Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim hujan 2026/2027. Sejumlah potensi bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang hingga gelombang tinggi, menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerbitkan Surat Edaran Nomor B/300.2.3/70/BPBD-SET/2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 di Provinsi Kepulauan Riau.
Surat edaran yang ditetapkan di Tanjungpinang pada 6 November 2026 tersebut ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kemungkinan bencana selama musim hujan hingga awal 2027.
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
Melalui kebijakan itu, Ansar meminta seluruh unsur pemerintah, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Tujuh Langkah Antisipasi Bencana
Dalam surat edaran tersebut, terdapat tujuh langkah utama yang diminta untuk dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana, sekaligus menyiapkan rencana kontingensi serta jalur evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat.
Kedua, memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana komunikasi, kendaraan operasional, logistik serta kebutuhan dasar untuk penanganan bencana.
Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut juga harus disebarluaskan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
Keempat, memperkuat upaya mitigasi melalui pembersihan saluran air, pemeriksaan infrastruktur serta pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang. Langkah pencegahan lainnya juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Kelima, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan posko serta mekanisme komunikasi darurat.
Keenam, meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, serta memastikan kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap keselamatan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut yang berpotensi terdampak cuaca buruk dan gelombang tinggi.
Ketujuh, segera melakukan penanganan awal apabila terjadi bencana serta menyampaikan laporan perkembangan kejadian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai mekanisme yang berlaku.
Bupati dan Wali Kota Diminta Koordinasikan Kesiapsiagaan
Dalam pelaksanaannya, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Kepri diminta mengoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat diharapkan turut mengambil peran sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing.
Gubernur juga menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepri untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan tersebut. Hasil perkembangan pelaksanaannya selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepri.
Melalui penerbitan surat edaran ini, Pemprov Kepri berharap kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 dapat berjalan secara terpadu. Dengan demikian, potensi risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau lebih terlindungi. (Red)
