Bintan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mulai menelusuri keberatan calon kepala desa nomor urut 3, Roslina, terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan menyatakan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Keputusan akhir berada di tangan Bupati Bintan dengan batas waktu penyelesaian paling lama 30 hari kerja.
Kepala Dinas PMD Bintan, Firman Setyawan, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai keberatan Roslina. Dokumen keberatan juga telah disampaikan kepada Pemkab Bintan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
“Sudah ada konfirmasi kepada kami. Mekanisme kita masih berlangsung, makanya semua desa masih menyelenggarakan pleno juga di BPD. Laporan ini juga sudah diterima di Kantor Bupati. Nanti tentu prosesnya sesuai dengan ketentuan, akan kita telaah secara bersama-sama,” ujar Firman, Jumat (13/11/2026) siang saat di konfirmasi melalu sambungan telepon.
Ia menjelaskan, penyelesaian perselisihan hasil Pilkades merupakan kewenangan Bupati Bintan. Sementara Dinas PMD bersama panitia tingkat kabupaten bertugas melakukan penelusuran dan kajian teknis terhadap materi keberatan yang disampaikan.
Menurut Firman, proses tersebut memiliki batas waktu 30 hari kerja hingga diterbitkannya keputusan Bupati terkait hasil penyelesaian perselisihan.
“Untuk penyelesaian perselisihan pemilihan diselesaikan oleh Bupati. Tentu kami tim teknisnya di kabupaten, Panitia kabupaten akan meninjau kembali penyampaian keberatan dan waktunya 30 hari kerja sesuai ketentuan, sampai menjadi keputusan Bupati tentang hasilnya,” jelasnya.
Ia berharap proses penelusuran dapat segera dilakukan melalui pembahasan bersama tim teknis kabupaten.
“Mudah-mudahan secepatnya kami duduk bersama dengan tim teknis untuk membahas tindak lanjutnya seperti apa. Kita sudah mulai bekerja untuk penyelesaiannya,” tambah Firman.
Telusuri Dokumen dan Tanda Tangan Saksi
Terkait materi keberatan Roslina, Firman mengatakan pihaknya akan memeriksa kembali dokumen yang disampaikan, termasuk lampiran surat suara dan berita acara hasil penghitungan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberatan Roslina terhadap 142 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia desa. Roslina menilai surat suara tersebut seharusnya masuk kategori sah karena terdapat bekas coblosan pada foto dirinya yang menembus bagian lipatan kertas di area kosong.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Roslina menyebut 135 dari 142 surat suara yang dipersoalkan memiliki pola pencoblosan serupa.
Menanggapi hal tersebut, Firman mengatakan pihaknya akan menelusuri kembali dokumen dan keterangan dari panitia desa, termasuk status tanda tangan saksi calon pada berita acara penghitungan suara di masing-masing TPS.
“Kalau dilihat dari pernyataannya, salah satunya seperti itu dalam pencoblosan. Kami cek dulu kembali dokumen-dokumen yang dilampirkan dan dokumen dari panitia desa. Tentu akan kami telaah sampai ke sana,” katanya.
Ia juga ingin memastikan apakah seluruh saksi Roslina tidak menandatangani hasil penghitungan suara di TPS, hanya sebagian saksi, atau hanya terjadi di TPS tertentu.
“Apakah semua saksi calonnya tidak menandatangani hasil penghitungan TPS, apakah sebagian saja, atau hanya salah satu TPS, Kita harus tahu semuanya. Karena informasi yang kami terima dari panitia desa, ada yang ditandatangani oleh saksi calon. Ini yang akan kita telusuri, apakah di semua TPS atau hanya beberapa TPS saja,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah penelusuran tersebut akan mencakup penghitungan ulang surat suara, Firman mengatakan keputusan mengenai langkah penyelesaian akan ditentukan melalui tim penyelesaian perselisihan.
“Keputusannya di tim penyelesaian sengketa yang akan menyelesaikan. Nanti seperti apa, itu menjadi keputusan bersama,” ujarnya.
Penyelesaian Perselisihan Melalui Bupati
Firman juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Pilkades tidak harus diawali dengan laporan kepada panitia tingkat desa.
Ia merujuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan melalui Bupati.
“Untuk penyelesaian perselisihan penghitungan suara memang ke Bupati. Sesuai Perbup Nomor 49, penyelesaian langsung ke Bupati. Nanti dari Bupati menyampaikan kepada kami untuk penelusurannya seperti apa,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPPS Desa Gunung Kijang, Nurmida, menyatakan pihaknya belum menerima laporan keberatan secara tertulis dari pihak Roslina.
“Belum ada laporan secara tertulis kepada kami, panitia. Jika ada keberatan, silakan membuat laporan tertulis. Kami menunggu,” kata Nurmida.
Saat ditanya mengenai keberatan saksi Roslina ketika proses penghitungan suara yang tetap dilanjutkan hingga pleno, Nurmida mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari tahapan yang dijalankan panitia.
“Iya, karena itu memang tahapan kami,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang ditampilkan melalui laman MisiKades.id, hasil penghitungan Pilkades Desa Gunung Kijang mencatat calon nomor urut 1, Asmilizar, S.Sos, memperoleh 677 suara, calon nomor urut 2, Suparno, memperoleh 791 suara, dan Roslina memperoleh 697 suara.
Dalam data tersebut tercatat 2.165 suara sah dan 142 suara tidak sah dari total 2.802 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan enam TPS yang tersebar di Desa Gunung Kijang.
Roslina sebelumnya telah menyerahkan dokumen keberatan kepada Pemkab Bintan melalui tim kuasa hukumnya. Dokumen tersebut diterima Kepala Bagian Pembangunan Setda Bintan, Sugeng Jumadi, pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 09.49 WIB.
Melalui keberatan tersebut, Roslina meminta pemerintah daerah mengevaluasi hasil Pilkades, memeriksa kembali 142 suara yang dinyatakan tidak sah, atau mempertimbangkan pemungutan suara ulang apabila diperlukan.
Pemkab Bintan kini akan menelaah seluruh dokumen dan materi keberatan sebelum menentukan langkah penyelesaian. Keputusan Bupati nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap hasil Pilkades Desa Gunung Kijang sesuai ketentuan yang berlaku. (dh)
