Bintan – Calon kepala desa nomor urut 3 Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Roslina, S.E., resmi mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026.
Keberatan tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukumnya dengan menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Jumat (13/11/2026).
Keberatan Roslina berkaitan dengan hasil penghitungan suara, khususnya 142 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia. Tim kuasa hukum menilai surat suara tersebut perlu diperiksa kembali karena diduga terdapat coblosan yang menembus lipatan kertas pada bagian kosong surat suara.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman MisiKades.id, calon nomor urut 1, Asmilizar, S.Sos, memperoleh 677 suara. Calon nomor urut 2, Suparno, memperoleh 791 suara, sedangkan Roslina,S.E., memperoleh 697 suara.
Dalam data tersebut tercatat 2.165 suara sah dan 142 suara tidak sah dari total 2.802 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemungutan suara berlangsung di enam tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Gunung Kijang.
Kuasa Hukum Soroti 142 Suara Tidak Sah
Kuasa hukum Roslina, Ignatius Toka Soly, S.H., mengatakan pihaknya telah menelusuri surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia.
Dari hasil penelusuran, mereka mengklaim menemukan 135 surat suara dengan pola pencoblosan yang sama. Pada surat suara tersebut terdapat dua bekas tusukan, yakni satu pada bagian foto Roslina dan satu lagi pada bagian luar kertas di area kosong.
Ignatius menduga kondisi tersebut terjadi karena pemilih tidak membuka surat suara secara utuh ketika melakukan pencoblosan sehingga tusukan pada foto Roslina menembus bagian lipatan kertas.
“Dari 142 suara tidak sah milik Roslina, 135 surat suara bentuknya sama semua. Ada dua bekas pencoblosan, satu di wajah Roslina dan satu lagi pada bagian luar kertas di bagian kosong,” ujar Ignatius.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai kriteria suara sah dan tidak sah dalam peraturan pelaksanaan Pilkades.
Ia menyebut keberatan yang diajukan pihaknya mengacu pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2026 junto Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020. Tim kuasa hukum menilai terdapat persoalan dalam penerapan ketentuan penghitungan suara hingga proses pleno dan penetapan hasil Pilkades.
Ignatius juga menilai teknis pencoblosan pada bagian lipatan surat suara tidak disosialisasikan secara memadai kepada masyarakat.
Ia menegaskan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut kemungkinan adanya pelanggaran, termasuk aspek hukum yang dapat ditempuh apabila ditemukan unsur kesengajaan.
Selain penghitungan suara, tim kuasa hukum turut mempersoalkan tata letak foto calon kepala desa pada surat suara. Mereka menyoroti posisi foto calon nomor urut 1 dan 2 yang berada di bagian atas, sementara foto calon nomor urut 3 ditempatkan di bagian bawah.
Menurut Ignatius, hal tersebut juga perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan ketentuan teknis pelaksanaan Pilkades.
Minta Bupati Evaluasi Hasil Pilkades
Melalui dokumen keberatan yang diserahkan kepada Pemkab Bintan, tim kuasa hukum meminta Bupati Bintan mengambil langkah penyelesaian atas persoalan tersebut.
Mereka mengajukan beberapa alternatif. Pertama, meminta Bupati mengevaluasi dan membatalkan penetapan hasil Pilkades Desa Gunung Kijang oleh panitia.
Kedua, meminta agar 142 suara yang dinyatakan tidak sah diperiksa kembali dan disahkan apabila terbukti memenuhi kriteria suara sah.
Ketiga, apabila pemerintah daerah memiliki pertimbangan lain, tim kuasa hukum meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagai salah satu opsi penyelesaian.
Ignatius mengklaim apabila suara yang dipersoalkan tersebut dinyatakan sah, Roslina berpeluang menjadi calon dengan perolehan suara tertinggi.
“Kalau 142 suara yang dinyatakan tidak sah itu disahkan, beliau bisa menjadi kepala desa terpilih. Namun, apabila Bupati mempunyai pertimbangan lain, silakan dilakukan PSU,” katanya.
Sementara itu, Roslina mengaku merasa dirugikan atas hasil penghitungan suara tersebut. Ia berharap Bupati Bintan dapat mengambil keputusan secara adil dan bijaksana.
“Dengan adanya kejadian ini, saya merasa terzalimi. Saya meminta dengan tegas kepada Bupati Bintan untuk bertindak dengan adil dan bijak,” tegas Roslina.
Dokumen keberatan Roslina tersebut diterima Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Sugeng Jumadi, sekitar pukul 09.50 WIB. Sugeng mengatakan dirinya menerima dokumen tersebut mewakili Bupati Bintan yang sedang mengikuti kegiatan di luar kantor.
“Kami menerima kedatangan tim pengacara Ibu Roslina. Materinya adalah keberatan dengan hasil Pilkades di Desa Gunung Kijang. Saya sampaikan pimpinan tidak ada di tempat karena sedang ada acara di luar, jadi saya mewakili Bupati menerima dokumen keberatan hasil Pilkades di Desa Gunung Kijang,” ujar Sugeng.
Ia memastikan dokumen tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai maksud dan tujuan penyampaian keberatan.
“Insyaallah akan kami sampaikan kepada pimpinan apa yang menjadi maksud dan tujuan rombongan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, Firman Setyawan, belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut. (dh)
