Tanjungpinang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong pemanfaatan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola statistik sektoral dan peningkatan literasi data di lingkungan pemerintah daerah.
Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Literasi Statistik Sektoral Series 3 dengan inovasi DARA BIJAK (Data Bicara Kebijakan Berdampak), yang digelar di Aula Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi. Melalui program ini, Pemprov Kepri berupaya memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sekaligus meningkatkan penggunaan data sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Hendri mengatakan, di tengah transformasi digital, data tidak lagi sebatas angka, tabel, maupun laporan administrasi. Lebih dari itu, data merupakan aset strategis yang dapat menentukan arah pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat dan terukur.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memiliki data, tetapi juga harus mampu membaca, memahami, menganalisis, dan memanfaatkannya agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data harus mampu berbicara tentang kondisi nyata di lapangan, mengungkap berbagai tantangan pembangunan, menunjukkan kesenjangan pelayanan, serta memberikan arah bagi penyusunan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan implementasi Satu Data Indonesia terus dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas, standar yang seragam, dilengkapi metadata, serta dapat dibagipakaikan antarperangkat daerah sesuai ketentuan.
Hal tersebut dinilai penting mengingat Kepri memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Data yang akurat dan terperinci dibutuhkan untuk memahami kondisi setiap wilayah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Hendri juga menekankan tiga aspek penting dalam penguatan statistik sektoral, yakni peningkatan kualitas data, pembangunan budaya literasi data, serta pemanfaatan data agar memberikan dampak nyata.
Data yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, menurutnya, harus memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, kemutakhiran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi.
Selain itu, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki kemampuan membaca dan menginterpretasikan data sehingga dapat membedakan fakta dengan asumsi dalam menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti.
“Keberhasilan pengelolaan data tidak hanya diukur dari banyaknya data yang tersedia atau aplikasi yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan,” tegasnya.
Melalui inovasi DARA BIJAK, perangkat daerah sebagai produsen data diberikan kesempatan untuk memaparkan data sektoral yang dihasilkan sekaligus menjelaskan pemanfaatannya sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur dalam ekosistem data daerah. Di antaranya sekretaris perangkat daerah selaku Walidata Pendukung, perencana ahli muda sebagai Produsen Data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri, jajaran Diskominfo dari tujuh kabupaten/kota, akademisi dan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Kepri.
Pada sesi panel sosialisasi dan literasi yang dipandu Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kepri, Dwi Anggraini, tiga narasumber menyampaikan materi terkait pemanfaatan data pada sektor infrastruktur dasar dan tata kelola statistik.
Narasumber pertama, Sofyan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, membawakan materi bertajuk “Membaca Data, Menghadirkan Hunian Layak Bagi Masyarakat Kepulauan Riau”. Materi tersebut membahas penggunaan data perumahan untuk memetakan kebutuhan hunian layak secara lebih akurat.
Selanjutnya, Naeny Soeryani dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri memaparkan materi “Dari Data ke Jalan Berkualitas untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tepat Sasaran di Kepulauan Riau”.
Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya basis data teknis jalan dan jembatan sebagai landasan untuk mendukung pemerataan konektivitas wilayah.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepri, Nunik Sri Rahayu, menyampaikan materi “Membangun Data Berkualitas, Mewujudkan Kebijakan Pembangunan yang Tepat Sasaran”. Ia menekankan pentingnya standar kualitas data dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.
Rangkaian kegiatan juga diisi sosialisasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) oleh Pranata Komputer Ahli Muda BPS Provinsi Kepri, Siti Kartini Susilowati. Sosialisasi ini memperkenalkan kemudahan akses layanan data statistik bagi perangkat daerah, akademisi, maupun masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif, serta penyampaian pernyataan penutup oleh narasumber dan moderator.
Melalui DARA BIJAK Series 3, Diskominfo Kepri berharap kolaborasi antara Walidata provinsi dan kabupaten/kota, Produsen Data, Pembina Data, akademisi, serta pegiat literasi semakin kuat dalam mewujudkan statistik sektoral yang akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan pengelolaan dan pemanfaatan data yang semakin baik, kebijakan pembangunan diharapkan dapat disusun lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, memperbaiki pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.







