Perkuat Perlindungan PMI, Bintan Dukung Mekanisme Penanganan Korban TPPO

Bintan, Kepri, Peristiwa199 Dilihat

Batam – Penguatan perlindungan masyarakat dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan. Salah satu upaya yang didorong adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dan mekanisme penanganan korban, terutama pada jalur mobilitas Indonesia–Singapura.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional atau National Referral Mechanism (NRM) dalam penanganan korban TPPO.

banner 728x90

Kegiatan tersebut berlangsung di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026), dan dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.

FGD ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan prosedur pencegahan, deteksi dini, penanganan, hingga perlindungan korban perdagangan orang di jalur lintas batas Indonesia–Singapura.

Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Singapura menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kerja sama antarinstansi maupun lintas negara. Hal ini diperlukan untuk memastikan penanganan korban TPPO berjalan terpadu, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.

Baca Juga :  Tanam Pohon di Kebun Raya, Media dan Pemko Batam Kompak Gaungkan Gema Batam ASRI

“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ungkapnya.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, di antaranya penyelarasan mekanisme rujukan nasional antarinstansi, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, peningkatan kolaborasi lintas sektor dan bilateral, serta penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Melalui penguatan NRM, proses penanganan korban diharapkan dapat berjalan lebih sistematis. Tahapannya meliputi identifikasi awal, pemeriksaan dan asesmen kebutuhan, pemberian perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.

Pengawasan jalur keberangkatan dan kedatangan di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian, termasuk melalui pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk mencegah perdagangan orang dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Baca Juga :  Antisipasi Tambang Ilegal, Kades dan OPD Se-Bintan Terima Pembekalan Hukum dari Kejati Kepri

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mengatakan penguatan sistem perlindungan korban TPPO sangat penting bagi daerah yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak. Kami berharap melalui forum ini, mekanisme perlindungan dan rujukan korban dapat semakin terintegrasi, sehingga masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, mendapatkan perlindungan yang maksimal,” ujarnya.

Deby juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan pekerja migran, serta organisasi terkait terus diperkuat. Salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan pentingnya bekerja melalui jalur prosedural.

Baca Juga :  Galanova Award 2026: Masuki Tahap Penilaian, Inovasi OPD Bintan Dinilai Semakin Kompetitif

“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang,” tambahnya.

FGD tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, aparat penegak hukum, pengawas perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban.

Melalui forum Koridor Aman Singapura–Batam ini, diharapkan terbangun mekanisme koordinasi dan rujukan yang lebih efektif agar penanganan korban TPPO tidak terputus pada setiap tahapan pelayanan.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara juga diharapkan mampu memperkuat pencegahan, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *