Gubernur Ansar Evaluasi 7 Program Strategis Nasional di Kepri, 71 SPPG MBG Belum Beroperasi

Bintan, Kepri, Peristiwa204 Dilihat

Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi perkembangan tujuh program strategis nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI. Dalam evaluasi tersebut, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, mulai dari operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan koperasi desa, hingga pemerataan akses listrik.

Evaluasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

banner 728x90

Tujuh program yang dibahas meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ansar mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi agenda evaluasi berkala untuk memantau perkembangan, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan maksimal agar program strategis nasional dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” ujar Ansar.

71 SPPG di Kepri Belum Beroperasi

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan data per 13 November 2026, sebanyak 71 dari total 266 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya beroperasi di Kepri belum berjalan.

Baca Juga :  Warga Bintan Harap Lapor! Dinsos Beri Waktu 3 Bulan Update Data BLT Lansia

Kondisi tersebut turut memengaruhi realisasi pelayanan penerima manfaat. Berdasarkan data Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di Kepri mencapai 720.238 orang atau meningkat sekitar 40 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, realisasi pelayanan mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Sejumlah penyebabnya antara lain persoalan administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, kejadian tertentu, serta fasilitas SPPG yang belum memenuhi ketentuan.

Kota Batam tercatat sebagai daerah dengan jumlah SPPG belum beroperasi terbanyak, yakni 27 unit.

Pembangunan Koperasi dan Kampung Nelayan

Pada sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kepri telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Sebanyak 114 unit di antaranya telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen.

Selain pembangunan fisik, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan mempersiapkan operasional koperasi selama dua tahun.

Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala, terutama terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta status lahan. Beberapa bangunan bahkan berada di kawasan yang tercatat sebagai kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih, pada 2026 terdapat 111 lokasi pembangunan yang tersebar di kabupaten/kota se-Kepri. Sebanyak 110 lokasi telah berkontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.

Total nilai pembangunan kampung nelayan pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Baca Juga :  Resmi Beroperasi, MPP Karimun Keempat di Kepri Hadirkan 31 Tenan Pelayanan Cepat Satu Atap

Akses Listrik dan Pembangunan Rumah Masih Jadi Tantangan

Pada sektor energi, rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025. Kendati demikian, masih terdapat 6.151 rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.

Selain itu, terdapat satu desa yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, serta 85 pulau masih menggunakan sumber listrik non-PLN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026-2027. Program yang disiapkan meliputi perluasan jaringan listrik melalui skema grid extension di tujuh lokasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah di Kepri masih menghadapi tantangan berupa backlog kepemilikan rumah lebih dari 121 ribu unit, selain persoalan rumah tidak layak huni.

Hingga saat ini, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit. Dukungan pemerintah kabupaten/kota juga mulai terlihat, di antaranya Kabupaten Bintan yang membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Kabupaten Natuna sebanyak dua unit.

Capaian Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat

Di bidang kesehatan, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 671.065 orang. Capaian tersebut merupakan bagian dari target pelayanan sebesar 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang.

Baca Juga :  3.100 Pelari Ramaikan MoonRun 2026, Tanjungpinang Promosikan Wisata Sejarah dan Budaya

Untuk pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, capaian di Kepri telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.

Meski demikian, masih terdapat kendala teknis dalam penginputan data pada aplikasi pemerintah pusat. Sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah diinput, tetapi belum muncul pada dashboard sehingga belum terhitung sebagai capaian resmi provinsi.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat di Kepri juga terus berjalan. Sejumlah sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.

Bahkan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak. Sementara rencana pembangunan di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, serta sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing, termasuk berbagai kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pusat.

Ansar menegaskan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, Pemprov Kepri bersama bupati dan wali kota akan menginventarisasi berbagai persoalan di lapangan untuk kemudian dibahas dan dicarikan solusi bersama pemerintah pusat.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan tujuh program strategis nasional di Kepulauan Riau dapat semakin optimal, sekaligus menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *