Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI resmi meluncurkan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT). Agenda besar ini digelar di Balairung Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026) lalu.
Aksi nasional ini merupakan komitmen konkret dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 peserta secara luring dan daring, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan mahasiswa dan pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia.
Tantangan Selat Malaka dan Masa Depan Generasi Muda
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menegaskan bahwa posisi strategis Kepri di jalur perdagangan internasional Selat Malaka bak pisau bermata dua. Di satu sisi memicu pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menyimpan celah rawan penyelundupan.
“Kepri berada di jalur strategis dunia. Setiap tahun sekitar 80 ribu kapal melintas di Selat Malaka. Kekuatan ekonomi ini harus kita bentengi dari ancaman kejahatan lintas negara, termasuk peredaran obat-obatan tertentu,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 yang sukses meroket hingga 6,94 persen tidak akan berarti jika generasi mudanya rusak akibat ketergantungan obat terlarang.
Ia juga mengaitkan hal ini dengan program strategis nasional. “Berbagai program prioritas, termasuk program makanan bergizi gratis dari Presiden RI, tidak akan berjalan optimal apabila generasi muda kita masih terpapar penyalahgunaan obat-obatan,” tegasnya.
Keluarga Sebagai Perisai Utama
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai garda terdepan preventif.
Menurut Ratu Ayu, remaja merupakan kelompok yang paling rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta dinamika lingkungan pertemanan. Masalah kesehatan mental seperti stres sosial dan perundungan (bullying) sering kali menjadi pintu masuk remaja terjerumus ke dunia kelam tersebut.
“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus memperkuat program seperti Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Forum Generasi Berencana (Genre) untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak kita,” ungkap Ratu Ayu.
Temuan Fantastis BPOM: Sindikat Ratusan Triliun Rupiah
Sementara itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, membeberkan fakta mengejutkan mengenai skala peredaran OOT di Indonesia yang sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan.
BPOM baru-baru ini berhasil membongkar jaringan peredaran obat ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Batam, Bandung, dan Semarang, dengan nilai ekonomi yang sangat fantastis.
“Kami menemukan sekitar 1,6 miliar kapsul serta ribuan ton bahan baku. Jika semua bahan baku itu sempat diproduksi, jumlahnya bisa mencapai 5 hingga 6 miliar kapsul. Nilai ekonominya mencapai ratusan triliun rupiah. Ini sasaran utamanya adalah anak-anak muda kita,” bongkar Taruna.
Melihat masifnya ancaman dari mafia obat tersebut, Taruna menegaskan alasan dipilihnya Kepri sebagai pusat gerakan tahun ini. Sinergi lintas sektor melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum menjadi harga mati.
Acara malam tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah hibah tanah dari Pemprov Kepri kepada BPOM RI, serta penandatanganan komitmen bersama dari seluruh lintas instansi untuk memerangi penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
Turut hadir dalam acara ini Ketua TP PKK Kepri sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiana Nyanyang, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Kepala Balai POM di Batam Ully Mandasari, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Provinsi Kepri. (Red)
