Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah. Selain penataan birokrasi, Pemkab Bintan juga merencanakan penyertaan modal sebesar Rp22 miliar untuk dua badan usaha milik daerah (BUMD).
Dua rencana kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bintan, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda, di antaranya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Selain itu, rapat juga membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyampaian ranperda terkait penataan kelembagaan tersebut.
Dalam pendapat akhirnya mengenai penyertaan modal daerah, Roby menyampaikan bahwa investasi pemerintah kepada BUMD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Bintan merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk PT BPR Bintan dan Rp12 miliar untuk PT Bintan Karya Bahari. Kedua penyertaan modal tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama periode 2027 hingga 2031.
Roby menegaskan, pengelolaan tambahan modal tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Perampingan OPD dari 29 Menjadi 25
Pada agenda berikutnya, Roby menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Penataan tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk membentuk organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Roby, penataan kelembagaan mempertimbangkan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, perbatasan, sekaligus kawasan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan beban kerja, evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
Melalui rancangan tersebut, jumlah perangkat daerah diusulkan berkurang dari 29 menjadi 25 OPD.
Sejumlah penyesuaian yang direncanakan meliputi penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan. Selanjutnya, urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman juga akan disatukan dalam satu perangkat daerah.
Penataan turut dilakukan terhadap urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Sementara itu, urusan pendapatan daerah akan disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Adapun urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan direncanakan berada dalam satu perangkat daerah, sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri.
Roby menegaskan, pengurangan jumlah OPD bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan upaya memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Ia juga memastikan proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang, mulai dari penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan. Langkah tersebut dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Roby mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bintan atas kerja sama serta masukan dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah tersebut.
Melalui pembahasan kebijakan ini, Pemkab Bintan berharap sinergi bersama DPRD dapat terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan mendorong pembangunan daerah. (red)
