Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta pendampingan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Pemerintah Provinsi Kepri bersama KPK RI di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ansar menegaskan bahwa integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fondasi penting dalam menjalankan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menyebutkan, Pemprov Kepri saat ini terus menjalankan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hingga pengembangan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, serta kawasan perbatasan.
Ansar mengatakan, capaian pembangunan perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu capaian yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 yang mencapai 7,5 persen. Angka tersebut menempatkan Kepri di posisi pertama di wilayah Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 tercatat sebesar 80,53 poin, juga menempatkan provinsi ini pada peringkat pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Untuk menjaga capaian tersebut, Ansar meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan hasil evaluasi dan masukan KPK sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia juga berharap pendampingan KPK dapat membantu pemerintah daerah menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran, terukur, dan dapat diterapkan secara efektif.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, menjelaskan bahwa kehadiran KPK di daerah tidak hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, perbaikan tata kelola secara sistemik diperlukan untuk menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
Uding juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kondisi pembangunan infrastruktur di Kepri berdasarkan kunjungan kerja tim KPK selama lima hari. Dalam kunjungan tersebut, tim telah mendatangi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan sebelum melaksanakan rapat koordinasi di Tanjungpinang.
Ia menilai sejumlah infrastruktur daerah, termasuk kondisi jalan di kedua kabupaten tersebut, terawat dengan baik meskipun pemerintah daerah menghadapi kondisi anggaran yang relatif menurun.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri, serta jajaran Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI. (Red)
