Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mempelajari alternatif pengelolaan perparkiran yang lebih profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempelajari sistem pengelolaan parkir yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali, melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah bertukar informasi mengenai penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan hingga mekanisme pengelolaannya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah keterlibatan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dalam mengelola perparkiran di Denpasar.
Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Batam untuk mencari pola pengelolaan parkir yang lebih efektif dan terukur, dengan tetap menyesuaikan kondisi daerah.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia menilai, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan di lapangan. Diperlukan dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam, penataan perparkiran juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi pendapatan daerah.
Selain model pengelolaan melalui Perumda, Pemko Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, keterlibatan desa adat dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Amsakar berharap Pemko Batam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka mempelajari praktik baik dari daerah lain selama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemko Batam berharap sistem perparkiran ke depan semakin tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal. (Red)
Sumber : Dikutip dari Media Center Kota Batam, diolah dan ditulis ulang oleh redaksi ChannelKepri.com
