Jakarta – Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Program Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari implementasi Transformasi Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi 2025–2029. Sebanyak 1.476 sumber daya manusia unggul akan diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta percepatan pembangunan wilayah.
Transmigrasi Jadi Motor Pemerataan Pembangunan
Dalam pemaparannya, Amsakar mengatakan masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah yang harus diatasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pengalaman Relokasi Rempang Jadi Contoh Kolaborasi Pemerintah
Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga membagikan pengalaman Pemerintah Kota Batam dalam menangani relokasi masyarakat terdampak pengembangan investasi di Rempang dan Galang.
Ia menjelaskan, pembangunan kawasan permukiman baru di Tanjung Banun oleh Kementerian Transmigrasi menjadi solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan secara terpadu.
“Alhamdulillah, kehadiran Kementerian Transmigrasi membangun kawasan permukiman di Tanjung Banun menjadi solusi yang paling baik. Masyarakat memperoleh kepastian lahan sekaligus akan dibangun ekosistem permukiman yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujar Amsakar.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian Transmigrasi, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Ketika pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, maka solusi terbaik bagi masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.
Integrasi BP Batam dan Pemko Batam Percepat Investasi
Dalam sesi dialog, Amsakar juga menjelaskan strategi menyelaraskan perannya sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam agar pembangunan daerah dan pelayanan investasi berjalan selaras tanpa hambatan birokrasi.
Ia menuturkan, seluruh perencanaan pembangunan disusun secara terpadu melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga program dan penganggaran antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam saling melengkapi.
BP Batam, lanjutnya, lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan kawasan industri, sementara Pemerintah Kota Batam menangani pelayanan dasar dan kebutuhan sosial masyarakat.
Selain itu, pelayanan investasi juga terus diperkuat melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna mempercepat proses perizinan, mempermudah layanan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor.
Amsakar Harap Tim Ekspedisi Patriot Jadi Agen Perubahan
Di hadapan ratusan anggota Tim Ekspedisi Patriot, Amsakar berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru dalam membangun kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
“Saya percaya dengan pembekalan yang telah diberikan. Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi diharapkan mampu membangun kondusivitas, menggerakkan masyarakat agar semakin produktif, sekaligus menghadirkan energi baru untuk mendorong kemajuan daerah,” tutupnya. (Red)
