Sengketa Pilkades Gunung Kijang Tak Otomatis Berujung PSU, Ini Penjelasan DPMD Bintan

Bintan, Kepri, Peristiwa248 Dilihat

Bintan – Peluang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, menjadi salah satu hal yang dipertanyakan menyusul keberatan calon kepala desa nomor urut 3, Roslina.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, mengatakan, mekanisme PSU dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkades tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

banner 728x90

Menurutnya, mekanisme yang diatur adalah penyelesaian perselisihan oleh bupati dengan batas waktu paling lama 30 hari kerja sejak laporan diterima.

“Kalau PSU, di Permendagri memang tidak diatur. Yang diatur adalah penyelesaian sengketa itu dilakukan oleh Bapak Bupati selama-lamanya 30 hari,” kata Firman saat dikonfirmasi, Selasa (18/11/2026).

Baca Juga :  Pilkades Bintan 2026 Dimulai, Sekda Ronny Kartika Tekankan Transparansi dan Demokrasi

Firman menjelaskan, tindak lanjut terhadap sengketa Pilkades Gunung Kijang mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bintan Nomor 22 Tahun 2026.

Dalam ketentuan tersebut, apabila laporan perselisihan diterima dan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk ditindaklanjuti dengan pembatalan hasil calon kepala desa terpilih, maka posisi kepala desa tidak otomatis dialihkan kepada calon dengan perolehan suara terbanyak kedua.

Sebagai gantinya, jabatan kepala desa akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa hingga pelaksanaan Pilkades pada gelombang berikutnya.

“Di Perbup 22 Tahun 2026 sudah jelas, jika sengketa diterima, calon kepala desa terpilih dibatalkan dan ditunjuk Pj Kades sampai gelombang Pilkades berikutnya. Bukan otomatis nomor dua naik,” jelasnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan jadwal gelombang Pilkades berikutnya, pelaksanaan pemilihan diperkirakan berlangsung pada tahun 2029. Namun, jadwal tersebut masih dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga :  BP Kawasan Bintan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Siapkan Empat Program Sosial

Firman mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingat pada 2029 terdapat agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berpotensi memengaruhi jadwal pelaksanaan Pilkades.

“Kita masih menunggu informasi dari Mendagri, apakah pelaksanaan dimajukan sebelum Pilpres atau dimundurkan setelah Pilpres. Namun, yang jelas, kami melakukan penyusunan dan evaluasi secara mendalam terhadap setiap laporan yang disampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait perkembangan laporan keberatan Roslina, Pemkab Bintan masih melakukan kajian melalui panitia kabupaten. Proses tersebut mencakup klarifikasi terhadap seluruh kepanitiaan serta pengumpulan bukti untuk menjadi bahan pertimbangan bupati dalam menetapkan keputusan.

Sebelumnya, Pemkab Bintan telah menggelar rapat koordinasi tindak lanjut perselisihan hasil pemungutan suara di Ruang Rapat 3 Kantor Bupati Bintan, Senin (16/11/2026).

Baca Juga :  Update Dugaan Keracunan Pangan di Bintan Utara, Dinkes Bintan Kirim Sampel Makanan ke BPOM Batam

Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, PN Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Bintan, Polres Bintan, Camat Gunung Kijang, panitia Pilkades, serta KPPS se-Kecamatan Gunung Kijang.

Firman menegaskan, keputusan penyelesaian perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati sesuai mekanisme yang berlaku. Jika pihak calon kepala desa tidak menerima keputusan tersebut, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia juga mengimbau masyarakat Desa Gunung Kijang agar tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terpecah akibat persoalan hasil pemilihan.

“Apapun hasilnya, mari kita jaga keamanan, kenyamanan, dan persatuan bersama. Karena itu yang paling utama,” tutup Firman. (dh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *