Bintan – Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan di bawah kepemimpinan Bupati Roby Kurniawan dan Wakil Bupati Deby Maryanti. Apresiasi ini disampaikan usai menyimak paparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Bintan, Kamis (26/3/2026).
Fiven Sumanti memuji kedisiplinan Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu, yakni sebelum batas maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurutnya, kepatuhan ini sangat membantu kelancaran tugas pengawasan legislatif.
“Alhamdulillah, penyampaian LKPJ ini tepat waktu. Hal ini tentu mempermudah kerja DPRD untuk segera melakukan pembahasan secara komprehensif melalui tim Panitia Khusus (Pansus) yang sudah kita bentuk,” ujar Fiven Sumanti.
Dalam pandangannya, capaian makro ekonomi Bintan pada tahun 2025 sangat luar biasa. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Bintan mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,43 persen dan menekan angka kemiskinan hingga ke posisi 4,77 persen.
“Kami atas nama DPRD dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas kinerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah membawa Kabupaten Bintan semakin membaik dari tahun ke tahun. Semua capaian itu sangat kami apresiasi, karena tidak semua daerah mampu memberikan capaian luar biasa hingga mengharumkan nama Bintan di tingkat provinsi, pusat, bahkan internasional di tengah keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Bintan Roby Kurniawan memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target hingga 102,49 persen, dengan realisasi belanja mencapai 93,45 persen. Roby menegaskan bahwa LKPJ ini adalah wujud transparansi menuju perencanaan jangka menengah yang lebih kuat.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Kita bersyukur pembangunan Bintan terus bergerak ke arah positif, termasuk kenaikan IPM menjadi 78,65,” jelas Roby.
Menanggapi laporan tersebut, Fiven Sumanti menegaskan bahwa DPRD Bintan akan segera bergerak cepat melalui Pansus untuk merumuskan rekomendasi strategis demi penyempurnaan pembangunan di masa depan.
“Target kita bulan April tugas Pansus sudah selesai. LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” tutup Fiven. (Red)
