Opini – Ketika dunia mulai menyepakati tata kelola laut lepas melalu Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement, perhatian global tertuju pada bagaimana sumber daya laut dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan. Laut tidak lagi sekadar ruang eksploitasi, tetapi menjadi arena strategis masa depan—baik untuk ekonomi, ekologi, maupun pangan. Namun di tengah arus besar tersebut, Indonesia menghadapi sebuah paradoks: sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita belum sepenuhnya menjadikan laut sebagai fondasi sistem pangan nasional.
Selama ini, kebijakan pangan nasional masih bertumpu pada daratan. Beras, sawah, dan produksi berbasis lahan menjadi pusat perhatian. Sementara itu, laut—yang mencakup lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia—belum diposisikan sebagai sumber utama dalam sistem pangan. Padahal, dalam diskursus global tentang ocean governance dan blue economy, pemanfaatan sumber daya laut untuk ketahanan pangan mulai menjadi agenda penting.
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa produksi rumput laut nasional telah melampaui 10 juta ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia. Namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Pemanfaatan potensi budidayanya pun baru berkisar 10–12 persen. Ini menunjukkan bahwa persoalan kita bukan kekurangan sumber daya, melainkan belum optimalnya pengelolaan.
Di titik inilah kita melihat paradoks yang lebih spesifik di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang didominasi laut, Kepri seharusnya berada di garis depan dalam pengembangan sistem pangan berbasis maritim. Namun kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional masih terbatas dan belum terintegrasi. Rumput laut—yang memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif—belum dikelola sebagai bagian dari sistem pangan yang utuh.
Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa rumput laut kaya akan serat, mineral, dan senyawa bioaktif yang penting bagi kesehatan. Dalam konteks global, Food and Agriculture Organization mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi menghadapi perubahan iklim dan tekanan populasi. Rumput laut menjadi salah satu kandidat kuat karena tidak bergantung pada lahan darat dan relatif lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan rumput laut masih parsial. Produksi berjalan sendiri, industri pengolahan belum berkembang, distribusi tidak efisien, dan budaya konsumsi domestik hampir tidak terbentuk. Rumput laut berhenti sebagai komoditas ekspor, bukan bertransformasi menjadi sistem pangan. Kita tidak sedang membangun sistem, melainkan sekadar mengelola komoditas.
Persoalan utamanya terletak pada lemahnya harmonisasi antaraktor. Pemerintah bekerja dalam batas sektoralnya, perguruan tinggi menghasilkan riset yang tidak selalu terhubung dengan kebutuhan industri, pelaku usaha menghadapi keterbatasan skala, sementara masyarakat pesisir sering berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai.
Transformasi menuju sistem pangan berbasis laut tidak terjadi secara instan. Ia membutuhkan proses yang bertahap. Dimulai dari membangun jejaring antaraktor—pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir—yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dari jejaring inilah kolaborasi tumbuh, bukan sekadar koordinasi formal, tetapi kerja bersama yang berbasis tujuan.
Kolaborasi kemudian menjadi ruang lahirnya pengetahuan baru. Riset, inovasi teknologi, dan pengalaman lapangan bertemu dan saling memperkaya. Perguruan tinggi seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki peran strategis dalam fase ini, tidak hanya sebagai produsen pengetahuan, tetapi sebagai penghubung antara ilmu, kebijakan, dan praktik.
Namun pengetahuan saja tidak cukup. Ia harus diolah menjadi nilai. Di sinilah pentingnya hilirisasi dan industrialisasi. Rumput laut harus bertransformasi menjadi produk pangan bernilai tambah—mulai dari pangan olahan hingga alternatif seperti beras analog—yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa inovasi tersebut tidak berhenti sebagai prototipe. Banyak inovasi gagal bukan karena tidak layak secara teknologi, tetapi karena tidak terhubung dengan pasar. Oleh karena itu, orientasi pasar menjadi kunci. Produk berbasis rumput laut harus mampu diterima, dikonsumsi, dan menjadi bagian dari pola makan masyarakat.
Produk inovasi tidak cukup hanya mengikuti selera pasar yang ada, tetapi harus mampu menerjemahkan dan bahkan membentuk nilai baru bagi konsumen. Dalam konteks ini, pasar bukan sekadar tujuan akhir, melainkan ruang pembelajaran yang terus-menerus menguji dan menyempurnakan nilai yang ditawarkan.
Tanpa proses yang utuh—dari jejaring, kolaborasi, penciptaan pengetahuan, penciptaan nilai, hingga validasi pasar—potensi besar yang dimiliki hanya akan terus berulang sebagai wacana.
Keseluruhan proses transformasi di atas membutuhkan pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang mampu mengorkestrasi ekosistem secara utuh. Pendekatan yang saya sebut sebagai Collaborative Leadership for Ecosystem Orchestration (CLEO) Model—sebuah cara pandang yang menekankan pentingnya membangun jejaring, kolaborasi, penciptaan pengetahuan, hingga inovasi berbasis pasar sebagai satu proses yang saling terhubung.
Dalam konteks Kepulauan Riau, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kawasan produksi terintegrasi berbasis komunitas pesisir, penguatan industri pengolahan, serta pembangunan rantai pasok yang efisien. Namun yang tidak kalah penting adalah membangun budaya konsumsi. Tanpa permintaan domestik, seluruh upaya produksi dan hilirisasi akan kehilangan arah.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi apakah Kepulauan Riau mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Data dan potensi yang ada sudah menjawabnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita mampu mengorkestrasi potensi tersebut menjadi kekuatan kolektif?
Masalah kita bukanlah pada kurangnya sumber daya, tetapi pada kegagalan membangun proses yang menghubungkan potensi menjadi nilai dan pasar.
Ketika dunia mulai melihat laut sebagai masa depan pangan, Kepulauan Riau memiliki kesempatan untuk berada di garis depan. Dari laut, pangan masa depan Indonesia bisa dimulai—jika kita mampu memimpinnya dengan kolaborasi, bukan fragmentasi.
Tentang Penulis
Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Ary Satya Darma, S.Sos, M.Si. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAPKK) di UMRAH. Pandangan dan analisis yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak selalu mencerminkan sikap atau kebijakan resmi redaksi.
