arimun – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dalam acara soft launching di kawasan Coastal Area Tanjung Balai Karimun, Jumat (29/5/2026).
Kehadiran MPP ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat transformasi pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing Kepri sebagai daerah kepulauan.
Pusat pelayanan terpadu ini memanfaatkan gedung eks Karimun Exhibition and Convention Centre yang dialihfungsikan. Sejak Februari 2026, operasional gedung ini dikelola langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.
Mal Pelayanan Publik Keempat di Kepulauan Riau
MPP di Kabupaten Karimun ini merupakan mal pelayanan publik keempat yang beroperasi di Provinsi Kepri, menyusul langkah serupa yang telah sukses berjalan di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.
Di dalam gedung ini, telah bergabung sebanyak 31 tenan yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun, instansi vertikal, serta sektor perbankan.
“Keberadaan 31 tenan dalam satu gedung ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah, instansi vertikal, dan sektor perbankan mampu menyatukan visi. Inilah bentuk kolaborasi yang harus terus kita perkuat,” ujar Gubernur Ansar Ahmad dalam sambutannya.
Kehadiran MPP menjadi solusi konkret atas kendala jarak yang selama ini dikeluhkan warga. Jika sebelumnya masyarakat harus mendatangi berbagai kantor dinas yang berjauhan untuk mengurus administrasi dan perizinan, kini semua urusan bisa diselesaikan di satu lokasi.
“Peran utama MPP adalah pusat integrasi pelayanan yang sesungguhnya. Masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang terfragmentasi. Semua layanan penting dapat diakses dalam satu tempat dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelas Ansar.
Paradigma Baru: Yang Cepat Mengungguli Yang Lambat
Lebih lanjut, Gubernur Ansar menekankan bahwa tata kelola pemerintahan saat ini telah berubah secara signifikan dan menuntut pergerakan yang serbacepat.
“Di era disrupsi modern saat ini, kita tidak lagi sekadar berada pada era di mana yang banyak memangsa yang sedikit. Kita telah masuk ke dalam paradigma baru yang jauh lebih kompetitif, yaitu yang cepat akan mengungguli yang lambat,” tegasnya.
Menurut Ansar, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah kunci utama pemerintahan modern. Menunda pelayanan sama saja dengan membiarkan daerah tertinggal dari akselerasi investasi dan pembangunan regional.
Tantangan ini kian nyata mengingat kondisi geografis Kepri yang didominasi wilayah laut, terdiri dari ribuan pulau, serta berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut menuntut hadirnya pelayanan publik berstandar internasional.
“Tantangan geografis menuntut kita terus berinovasi. Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memangkas jarak dan waktu birokrasi melalui inovasi seperti MPP ini,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Ansar mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan fasilitas ini. “Semoga keberadaan MPP ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Karimun dalam memperoleh pelayanan yang mudah, optimal, efektif, responsif, dan profesional,” pungkasnya.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Gubernur Kepri periode 2016–2021 Nurdin Basirun, Ketua DPRD Karimun R. Rafiza, dan Penjabat Sekretaris Daerah Karimun Djunaidy, serta unsur Forkopimda setempat.
Hadir pula para pimpinan BUMN/BUMD, kepala OPD di lingkungan Pemkab Karimun, serta jajaran pejabat Pemprov Kepri seperti Kepala Bapenda Abdullah, Kepala DPMPTSP Hasfrizal Handra, Kepala DKP Said Sudrajat, Kepala Dispora Darson, Kepala Biro Adpim Dody Sepka Noviandy, dan Widyaiswara Utama Lamidi. (Red)
