Bintan – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersiap mengucurkan anggaran fantastis sebesar Rp250 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bintan. Namun, proyek strategis ini membutuhkan komitmen cepat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terkait kesiapan lahan.
Hal tersebut mengemuka saat peninjauan langsung lokasi lahan Sekolah Rakyat di Bintan Buyu, Rabu (17/6/2026). Peninjauan bersama ini dihadiri oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Kepri yang merupakan unit pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU, Dinas Sosial Bintan, Dinas PU Bintan, PLN, Diskominfo, BKAD, Bapperida, serta instansi terkait lainnya.
Kepala Satker PPS Kepri, Riduan Manik, mengatakan bahwa Pemkab Bintan harus segera mengambil langkah nyata untuk melakukan pembersihan (land clearing) dan pematangan lahan (cut and fill). Mengingat, kondisi lahan seluas kurang lebih 9 hektar yang disediakan memiliki kontur berbukit.
“Ini perlu diskusi bersama lagi karena pematangan lahan membutuhkan biaya yang cukup besar. Minimal kita minta Pemda untuk pematangan lahan dulu supaya kita bisa melihat kondisi lahan secara visual dan mengetahui jenis tanahnya,” ujar Riduan di lokasi peninjauan.
Ia menambahkan, sejauh ini pengujian tanah (soundir) baru dilakukan terhadap 4,5 hektar dari total luas lahan. Sesuai dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2026 tentang Infrastruktur dan Percepatan Pembangunan, Pemda diwajibkan menyiapkan lahan dalam kondisi siap bangun.
“Pematangan lahan dananya dari Pemkab (APBD), sedangkan pembangunan fisik dari pusat. Jika pematangan lahan selesai, kita masuk ke tahap 3 yaitu proses lelang kontrak pada Oktober hingga pertengahan November mendatang,” jelasnya lagi.
Pusat menargetkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat Bintan ini rampung pada April 2027 mendatang, agar bisa langsung beroperasi pada awal tahun ajaran baru 2027. Saat ini, program serupa juga sedang berjalan di beberapa daerah Kepri lainnya seperti Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas.
Dinas Sosial Bintan Siapkan Data Siswa
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, menyatakan Dinas Sosial dan Pemkab Bintan telah membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini sejak tahun 2024 lalu sembari menunggu regulasi resmi dari pusat.
Terkait kewajiban pematangan lahan yang dibebankan ke daerah, Samsul mengaku akan segera berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi dan tim terkait.
“Intinya kami akan segera melaporkan hal ini kepada Bupati dan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Kadis PU. Karena ini masalah teknis pembangunan, maka OPD terkait yang akan menyelesaikannya,” kata Samsul.
Samsul menjelaskan, posisi Dinsos Bintan dalam proyek ini adalah sebagai pengagas yang memfasilitasi progres demi progres, termasuk peninjauan lahan tersebut.
“Tugas Dinsos nantinya adalah menyiapkan data warga desil 1 dan 2 untuk merekrut siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” pungkasnya. (Tim)
