Karimun — Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah penyesuaian anggaran untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rancangan P-APBD 2026 tersebut disampaikan Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Senin (21/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan empat sektor yang menjadi fokus pembangunan melalui P-APBD 2026, yakni pemerataan infrastruktur wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Untuk infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan peningkatan konektivitas dan pemerataan akses publik di seluruh wilayah Karimun. Pembangunan tersebut diarahkan untuk membuka akses antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, Pemkab Karimun akan memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha kerakyatan agar semakin mandiri dan berdaya saing.
Fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah menargetkan perluasan akses serta peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
Adapun sektor pemerintahan diarahkan pada penguatan tata kelola yang lebih efisien, responsif dan transparan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Bupati mengatakan perubahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi diarahkan agar program pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Anggaran perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Fokus kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat infrastruktur, dan memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan semakin berkualitas,” ujar Iskandarsyah.
Dari sisi keuangan daerah, target pendapatan dalam P-APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,343 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp219,39 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,124 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,412 triliun atau meningkat sekitar Rp113,10 miliar dibandingkan APBD murni sebesar Rp1,298 triliun.
Untuk pembiayaan, Pemkab Karimun mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp70,64 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2025.
Pemkab Karimun juga mengalokasikan Rp2,5 miliar sebagai penyertaan modal kepada Perusda BPR Tuah Karimun. Penyertaan modal tersebut disebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan daerah sekaligus mendukung permodalan masyarakat.
Bupati berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Karimun dapat berjalan lancar sehingga program-program yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan.
Penetapan tepat waktu, menurutnya, diperlukan agar berbagai program prioritas pembangunan dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Karimun. (Red)
