Jakarta – Stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton. Pemerintah menyebut angka tersebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah, seiring upaya memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam laporannya, Amran menyebut ketersediaan beras nasional didukung oleh stok di gudang serta potensi produksi padi yang masih berada di lahan.
“Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran, dikutip dari laman Sekretariat Negara.
Ia juga menyampaikan bahwa potensi produksi padi yang masih berada di lahan diperkirakan mencapai 10 juta ton. Sementara itu, persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya diperkirakan sekitar 10 juta ton, dengan stok di gudang sekitar 4,5 juta ton.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, Amran menyatakan ketersediaan pangan diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan hingga Juli 2027.
Nilai Tukar Petani Capai 131
Selain memperkuat cadangan beras, pemerintah melaporkan sejumlah kebijakan untuk mendukung kesejahteraan petani. Di antaranya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Menurut Amran, kebijakan tersebut turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai 131. Angka itu disebut sebagai capaian tertinggi sejak kemerdekaan.
Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen.
Di sektor perdagangan, pemerintah melaporkan peningkatan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun serta penurunan impor sebesar Rp41 triliun.
Pemerintah Siapkan Pengembangan Lahan Pertanian
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Tahap awal direncanakan mencakup penggarapan 500 ribu hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional dalam jangka panjang, seiring meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tetap mewaspadai dampak perubahan iklim, termasuk El Nino dan La Nina, yang dapat memengaruhi produksi pertanian.
Amran juga menyoroti persoalan distribusi dan harga pangan, terutama ketika harga di tingkat peternak tidak sejalan dengan harga yang dibayarkan konsumen. Kementerian Pertanian, menurutnya, telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti dugaan praktik yang merugikan masyarakat.
Pemerintah turut menyoroti dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang dilaporkan mencapai Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan itu guna melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan.
Capaian stok beras tersebut menjadi salah satu indikator yang disampaikan pemerintah dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo. Namun, upaya menjaga ketahanan pangan tetap membutuhkan kesinambungan produksi, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga agar ketersediaan beras dapat dirasakan masyarakat. (Red)
Sumber : Diolah oleh redaksi ChannelKepri.com berdasarkan pemberitaan di portal Kementerian Sekretariat Negara RI
