Tanjungpinang – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mitra Konsumen Kepri mendorong pemerataan perlindungan konsumen hingga wilayah pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua LPKSM Mitra Konsumen Kepri, Rian Hidayat, SH., MH, mengatakan masyarakat di wilayah kepulauan, seperti Natuna, Anambas, Lingga, serta pulau-pulau kecil di Bintan dan Karimun, masih menghadapi berbagai persoalan terkait perlindungan konsumen saat kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dan kuliah umum perlindungan konsumen di kampus UMRAH, Senin, (09/11/2026).
Persoalan tersebut antara lain harga barang yang dinilai tidak wajar, peredaran produk kedaluwarsa, hingga terbatasnya akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ketika mengalami kerugian.
“Perlindungan konsumen bukan hanya untuk masyarakat di kota. Justru masyarakat di pulau terluar yang paling membutuhkan kehadiran negara dan lembaga perlindungan konsumen. Mereka sering tidak tahu harus mengadu ke mana jika dirugikan,” ujar Rian, Selasa (10/11/2026).
Untuk memperluas jangkauan perlindungan konsumen, LPKSM Mitra Konsumen Kepri menyiapkan tiga program utama.
Program pertama adalah edukasi keliling pulau. Kegiatan ini menyasar masyarakat pesisir, pelaku UMKM, pelajar, dan nelayan melalui sosialisasi mengenai hak serta kewajiban konsumen. Edukasi juga mencakup cara mengenali produk asli, produk kedaluwarsa, dan barang yang tidak memiliki izin edar.
Program kedua berupa penyediaan pos pengaduan digital. Melalui layanan WhatsApp dan media sosial, masyarakat di pulau-pulau terluar diharapkan dapat menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke Tanjungpinang. LPKSM juga berencana memberikan pendampingan terhadap pengaduan yang diterima.
Sementara program ketiga adalah pengawasan harga dan distribusi barang. Dalam pelaksanaannya, LPKSM Mitra Konsumen Kepri akan mendorong sinergi dengan DKUPP, Disperindag, BPOM, serta aparat penegak hukum, terutama dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok, gas elpiji, dan BBM di wilayah kepulauan.
“Jangan sampai karena jauh, masyarakat pulau terluar membeli barang dengan harga dua hingga tiga kali lipat, atau mengonsumsi barang yang sudah tidak layak. Itu yang akan kita lawan bersama,” tegasnya.
Selain mendorong pengawasan, Rian juga mengajak para pelaku usaha di Kepri untuk mengutamakan kejujuran dan keamanan produk dalam menjalankan kegiatan usaha.
Menurutnya, perlindungan konsumen tidak harus dipandang sebagai hambatan bagi dunia usaha. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan dan keterbukaan kepada konsumen dapat membangun kepercayaan serta menjaga keberlangsungan usaha.
“Kami bukan anti-pengusaha. Kami mitra. Pengusaha yang jujur kita bela, pengusaha yang curang kita lawan sesuai hukum,” katanya.
Ke depan, LPKSM Mitra Konsumen Kepri menargetkan pembentukan perwakilan di setiap kabupaten/kota di Kepri. Natuna dan Anambas menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus agar penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan tidak lagi terpusat di Tanjungpinang.
Rian menegaskan, masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pulau terluar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.
“Masyarakat Kepri di mana pun berada, berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Itu amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tutupnya. (tim)
