Bintan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I ke dalam aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima lainnya masih dalam proses perbaikan sesuai hasil evaluasi.
Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut SPI pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemkab Bintan, Kamis (12/11/2026), di Aula Kantor Bupati Bintan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Deby Maryanti, serta Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Roby menyampaikan bahwa hasil SPI tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka atau capaian penilaian. Menurutnya, survei tersebut menjadi gambaran mengenai persepsi pegawai, mitra kerja, dan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, hasil SPI harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar untuk melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan daerah.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” kata Roby.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil SPI 2025, Pemkab Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Roby juga menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pengawasan, seluruh proses harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional serta meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, Roby mengingatkan jajarannya untuk menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, maupun benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Roby menegaskan, Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan siap memperkuat kolaborasi dengan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui monitoring tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menuntaskan rencana aksi tindak lanjut SPI secara konkret dan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (red)
