Bintan — Persoalan air bersih, kondisi dermaga, pendidikan, transportasi hingga kebutuhan nelayan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rangkaian reses Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari, di tujuh titik wilayah Kabupaten Bintan.
Reses tersebut menjadi kesempatan bagi Dewi untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga di wilayah kepulauan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Dewi didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Ahmad Makruf.
Sejumlah desa yang menjadi lokasi reses di antaranya Desa Air Glubi, Mantang Besar, Mantang Lama, Mantang Baru, Dendun hingga Pangkil.
Di Desa Air Glubi, masyarakat menyampaikan persoalan transportasi, kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, akses pendidikan, hingga kebutuhan penguatan ekonomi.
Warga juga mengeluhkan terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat suku laut. Sementara para nelayan menyampaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi, meskipun sebagian telah memiliki surat rekomendasi.
Kondisi pelantar yang menjadi akses utama masyarakat dan anak-anak sekolah juga menjadi perhatian. Warga berharap fasilitas tersebut dapat segera diperbaiki karena kondisinya mulai membutuhkan renovasi.
Menanggapi persoalan pendidikan dan sumber daya manusia, Dewi mendorong peningkatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
“Secara bertahap kita akan terus mendorong pelatihan bekerja sama dengan Disnaker. Harapannya anak-anak kita tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mendapatkan sertifikasi sehingga mempunyai bekal yang lebih kuat untuk memasuki dunia kerja,” ujar Dewi.
Sampah hingga Dermaga Jadi Keluhan Warga
Persoalan berbeda muncul di Desa Mantang Besar. Masyarakat menyoroti pengelolaan sampah yang belum optimal. Ketiadaan tempat pembuangan sampah dikhawatirkan membuat warga membuang sampah ke laut.
Sementara di Desa Mantang Lama, masyarakat menyampaikan kebutuhan fasilitas sosial, salah satunya tempat pemandian jenazah.
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi utama warga Desa Mantang Baru. Kondisi dermaga yang sudah memprihatinkan dinilai membahayakan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari.
Dewi mengatakan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah.
“Kalau anggaran belum memungkinkan untuk seluruhnya, setidaknya kita upayakan secara bertahap. Kalau baru bisa separuh, kita kerjakan separuh terlebih dahulu, yang penting masyarakat melihat ada upaya dan ada keberlanjutan,” katanya.
Ia menyebut perbaikan dermaga akan diupayakan masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Sejumlah usulan terkait jalan kampung juga akan terus dikawal agar mendapat tindak lanjut.
Selain dermaga, masyarakat juga mengeluhkan kondisi pelabuhan yang telah lama memprihatinkan. Bahkan, kondisi tersebut disebut pernah menyebabkan sejumlah warga mengalami kecelakaan.
Selama menunggu pembangunan dari pemerintah, masyarakat terpaksa melakukan perbaikan sementara secara swadaya.
Warga Dendun Soroti Keterbatasan Air Bersih
Beranjak ke Desa Dendun, persoalan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat.
Dewi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan sejumlah solusi, termasuk rencana pembangunan jaringan pipa bawah laut pada tahun ini.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan empat titik sumur bor untuk menambah sumber air bagi masyarakat.
“Memang kita pahami bahwa sumur bor saja belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan air di pulau. Karena itu harus dicari solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” jelas Dewi.
Persoalan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian saat reses di Desa Pangkil. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dewi juga menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp1 miliar untuk Jamkesda sebagai bagian dari upaya memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Aspirasi Dikawal dalam Perencanaan Pembangunan
Selain menyerap aspirasi, Dewi Kumalasari juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat di sejumlah titik reses. Bantuan tersebut antara lain diberikan kepada PKK, BKMT, Posyandu, serta dukungan untuk perbaikan sementara fasilitas dermaga.
Dewi menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi menjadi sarana untuk melihat secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita catat, kita perjuangkan dan kita kawal sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi kita harus terus bergerak dan mencari jalan keluarnya,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan di Kepulauan Riau perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan kawasan daratan.
Karena itu, aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan, khususnya menyangkut kebutuhan dasar seperti transportasi laut, air bersih, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penghubung antarpulau.
Melalui rangkaian reses di tujuh titik Kabupaten Bintan, Dewi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan pemerintah daerah. (Red)
Sumber: DPRD Provinsi Kepulauan Riau
