Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa posisi hilal menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026 secara astronomis masih berada di bawah ufuk. Artinya, hilal diprediksi mustahil terlihat saat rukyat.
Penjelasan ini disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Posisi Hilal Penetapan Awal Ramadan 1447 H yang menjadi rangkaian sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Cecep menegaskan, penentuan awal bulan kamariah di Indonesia—termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah—menggunakan kombinasi metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung). Penetapan mensyaratkan telah terjadi ijtimak (konjungsi) serta posisi hilal memenuhi kriteria visibilitas.
“Pada 17 Februari 2026, secara astronomis posisi hilal masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam,” ujarnya.
Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI berada pada rentang -2,41° hingga -0,93°. Sementara elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0,94° hingga 1,89°. Angka tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.
Di Jakarta Pusat, saat matahari terbenam pukul 18.15 WIB, tinggi hilal tercatat -1,05° dengan elongasi 1,04°. Bulan bahkan terbenam lebih dahulu sekitar tiga menit sebelum matahari. Kondisi serupa terjadi di Sabang, Aceh, dengan tinggi hilal -0,98°.
“Secara astronomis, hilal berada di bawah ufuk dan tidak mungkin terlihat, baik dengan mata telanjang maupun alat optik,” tegas Cecep.
Indonesia sendiri menggunakan kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah. Dengan mempertimbangkan data hisab tersebut, secara astronomis 1 Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026.
Meski demikian, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat setelah menerima laporan rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia. (Red)
Catatan Redaksi: Seluruh data dan informasi primer dalam berita ini merujuk pada rilisan Kemenag RI. Channel Kepri melakukan penyusunan ulang narasi tanpa mengubah esensi informasi asli dari sumber tersebut.
