Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers usai sidang.
Keputusan ini diambil berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pemantauan hilal) yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag bersama organisasi kemasyarakatan Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia.
Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS
Berdasarkan paparan tim ahli, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2,41° hingga -0,93°. Sementara sudut elongasi Bulan–Matahari berada pada kisaran 0,94° hingga 1,89°.
Angka tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni tinggi minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°.
“Secara astronomis, hilal belum mungkin terlihat dan tidak memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS,” jelas Menag.
Hasil hisab tersebut diperkuat dengan laporan para perukyat di seluruh titik pengamatan yang menyatakan tidak ada hilal yang terlihat. Bahkan, sejumlah negara Islam lainnya juga belum memenuhi kriteria rukyat, termasuk kalender Hijriah Global versi Turki yang belum memulai Ramadan keesokan harinya.
Ajakan Jaga Persatuan
Menag berharap penetapan ini memungkinkan umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara serentak.
“Semoga ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam dan mencerminkan persatuan kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar perbedaan pandangan dalam penentuan awal Ramadan tidak menimbulkan perpecahan. Perbedaan, menurutnya, merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dalam bingkai persatuan.
Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, para pimpinan ormas Islam, ahli falak dan astronomi, serta perwakilan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta. (Red)
