Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan terus bergerak cepat menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AL di wilayah Tanjung Uban yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bupati Bintan, Roby Kurniawan, memimpin langsung rapat perkembangan pendataan ulang bangunan masyarakat di kawasan tersebut, Rabu (13/5).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI pada April lalu. Berdasarkan rekapitulasi sementara hingga April 2026, tercatat sebanyak 475 KK atau bangunan di Kelurahan Tanjung Uban Kota telah terdata oleh tim inventarisasi.
“Hari ini kita bahas perkembangan hasil inventarisasi data KK dan bangunan. Sesuai instruksi Kemenko Polkam, kita diberikan waktu dua bulan untuk merampungkan seluruh pendataan ini,” ujar Roby usai pertemuan.
Proses pendataan ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan tim internal Pemkab Bintan, TNI AL, pihak kecamatan, kelurahan, hingga tokoh masyarakat. Selain rumah warga, tim juga mendata sejumlah fasilitas umum dan sosial, mulai dari sekolah, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan.
Roby berharap melalui langkah inventarisasi yang akurat, histori panjang sengketa lahan sejak 30 tahun silam ini dapat segera menemukan titik terang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak.
“Harapan kita semua, persoalan ini bisa selesai satu per satu. Prinsip utamanya adalah mengedepankan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Bupati Roby berpesan kepada tim di lapangan agar tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Menurutnya, selain menjaga aset negara, menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan warga di tengah proses pendataan adalah prioritas utama. (Red)
