Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan merespons kebutuhan lahan siap bangun untuk proyek strategis nasional Sekolah Rakyat (SR). Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan komitmen penuh daerah untuk mendukung program prioritas pusat yang menelan anggaran fantastis senilai Rp250 miliar tersebut.
Komitmen ini disampaikan Bupati Roby pada Kamis (18/6/2026), menanggapi hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Kementerian PUPR Kepri bersama jajaran OPD Bintan di kawasan Bintan Buyu, satu hari sebelumnya.
Bupati Roby memastikan, pembiayaan untuk pembersihan (land clearing) serta pematangan lahan (cut and fill) seluas kurang lebih 9 hektar yang berbukit akan diupayakan masuk dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) mendatang.
“Kemarin kan sudah disurvei, dan semangat kita tentu mendukung program Presiden serta menambah kemajuan pendidikan di Bintan. Jadi, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tentu akan kita ikuti,” kata Roby.
Menunggu Kepastian Hukum untuk Eksekusi Anggaran
Meski berkomitmen penuh, Roby menjelaskan pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian secara administrasi negara. Pemkab Bintan saat ini sedang menunggu lampu hijau berupa kepastian kontrak mutlak dari pusat sebelum mengetok anggaran di tingkat daerah.
“Nanti kita lihat kalau sudah pasti dibangun, untuk pematangan lahan bisa di (APBD) Perubahan, tapi kita menunggu kepastian dulu. Kita akan cek teknisnya seperti apa. Yang jelas dari sisi kabupaten kita akan menyiapkan,” tegasnya.
Roby mengapresiasi tinggi langkah pusat yang memilih Bintan sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap ini.
“Ini luar biasa sekali, lengkap dengan fasilitasnya terbangun. Insyaallah di (APBD) Perubahan kita anggarkan,” tambah Roby optimis.
Kejar Target Lelang Kontrak Oktober 2026
Respons positif orang nomor satu di Bintan ini menjadi angin segar bagi jalannya tahapan proyek. Sebelumnya, Kepala Satker PPS Kepri, Riduan Manik, menyebutkan bahwa pematangan lahan oleh Pemkab Bintan merupakan kewajiban yang diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2026 tentang Infrastruktur dan Percepatan Pembangunan.
Riduan menekankan pentingnya komitmen daerah agar tahapan visualisasi karakteristik tanah selesai tepat waktu. Pasalnya, Kementerian PUPR sudah menjadwalkan proses lelang kontrak fisik pada Oktober hingga pertengahan November 2026, dengan target bangunan fisik rampung pada April 2027.
Di sisi lain, Dinas Sosial Bintan di bawah pimpinan Samsul juga terus mematangkan persiapan non-teknis. Dinsos kini gencar menyisir data masyarakat kategori desil 1 dan 2 untuk memastikan kuota siswa Sekolah Rakyat ini nantinya tepat sasaran pada tahun ajaran baru 2027. (Tim)
