Tanjungpinang – Jumlah kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkat. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat sebanyak 1.231 kejadian bencana di wilayah tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, terutama dalam menghadapi puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Kepri menggelar rapat koordinasi lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/11/2026) kemarin.
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Kepri Aziz Martindas, serta Kepala BMKG Tanjungpinang Ahmad Kosasi.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
Menurutnya, karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. Sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi hingga cuaca ekstrem.
Dilansir dari portal resmi Pemprov Kepri, Misni menegaskan, penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak. Terlebih, kondisi cuaca yang semakin dinamis akibat perubahan iklim menuntut kesiapsiagaan yang lebih baik.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Bintan Catat Kejadian Bencana Tertinggi
Sekda Misni mengungkapkan, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 948 kejadian bencana di Kepri. Rinciannya terdiri dari 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi dan bencana lainnya.
Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi, yakni 268 kejadian. Selanjutnya Kota Tanjungpinang sebanyak 238 kejadian, Natuna 111 kejadian, Karimun 96 kejadian, Kepulauan Anambas 95 kejadian, Batam 81 kejadian dan Lingga 50 kejadian.
Peningkatan jumlah kejadian bencana pada 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Misni meminta seluruh pihak tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Ia juga menekankan tujuh langkah strategis dalam penanggulangan bencana. Di antaranya memperkuat koordinasi dan komando lintas sektor, mengoptimalkan sistem informasi dan peringatan dini, serta memastikan kesiapan personel, peralatan dan logistik evakuasi.
Selain itu, mitigasi bencana perlu dilakukan melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air dan pembangunan kolam retensi.
Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa hingga perguruan tinggi juga dinilai penting untuk membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Misni meminta seluruh langkah kesiapsiagaan tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing instansi.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri.
Gedung tersebut diharapkan dapat memperkuat pemantauan, pengumpulan informasi, koordinasi serta pengendalian operasi penanggulangan bencana di wilayah Kepri.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara antara Pemprov Kepri, Forkopimda dan instansi vertikal sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. (Red)
