Lingga – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Yulizar, terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Marok Kecil, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11996 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 22 Oktober 2026. Dalam putusan yang sama, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lingga.
Berdasarkan pemberitahuan putusan kasasi yang diterbitkan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 13 November 2026, MA menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan jaksa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 9/PID.SUS-TPK/2026/PT TPG tertanggal 7 Juli 2026.
Dengan pembatalan tersebut, MA menyatakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg tertanggal 8 Mei 2026 tetap berlaku.
Artinya, putusan pengadilan tingkat pertama kembali menjadi dasar penyelesaian perkara setelah MA mengabulkan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding.
Yulizar diketahui merupakan tenaga ahli konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Marok Kecil, Kabupaten Lingga, untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Ia juga tercatat sebagai Direktur PT Bentan Sondong.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Yulizar, Rian Hidayat, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Agung. Menurutnya, lembaga peradilan telah menjalankan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, kami berharap seluruh pihak dapat menghormati hasil proses peradilan dan tidak membangun opini yang tidak didasarkan pada fakta hukum,” katanya, Sabtu (14/11/2026).
Rian juga mengajak masyarakat melihat perkara tersebut secara utuh dengan merujuk pada dokumen dan putusan pengadilan, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar.
“Ke depan, kami akan terus mengawal hak-hak hukum klien kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Rian. (Tim)










