Sengketa Pilkades Gunung Kijang, Dinas PMD Bintan Telusuri Aduan dan Kumpulkan Bukti

Bintan, Kepri, Peristiwa426 Dilihat

Bintan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan tengah menelaah keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, yang diajukan calon kepala desa nomor urut 3, Roslina.

Penanganan keberatan yang diajukan Roslina, kini memasuki tahap klarifikasi terhadap kepanitiaan serta pengumpulan bukti sebagai bahan telaah sebelum hasil penyelesaian ditetapkan oleh bupati.

banner 728x90

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi tindak lanjut perselisihan hasil pemungutan suara di Ruang Rapat 3 Kantor Bupati Bintan, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kepolisian, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Camat Gunung Kijang, panitia Pilkades, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) se-Kecamatan Gunung Kijang.

Baca Juga :  Buka Pintu Silahturahmi, Ronny Kartika Sambut Hangat Warga Bintan di Hari Raya

Firman menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup), panitia kabupaten bertugas membantu bupati menelaah dan mengkaji laporan perselisihan yang disampaikan.

“Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap seluruh kepanitiaan yang ada terkait delik aduan dari tim kuasa hukum atau pengacara yang bersangkutan. Kami juga sedang mengumpulkan semua bukti yang ada untuk dituangkan dalam keputusan bupati terkait keputusan akhir,” kata Firman saat dikonfirmasi, Selasa (18/11/2026).

Ia meminta semua pihak memberikan waktu kepada panitia kabupaten untuk bekerja dan menyelesaikan proses kajian sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Menurut Firman, proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkades tersebut memiliki batas waktu paling lama 30 hari kerja sejak laporan diterima, bukan dihitung berdasarkan hari kalender.

Baca Juga :  34 Warga Binaan di Dua Lapas Tanjungpinang Ikut Pilkades Serentak Bintan

Laporan keberatan tersebut diterima pada 13 November 2026. Dengan demikian, batas waktu penyelesaiannya diperkirakan melewati 13 Desember 2026.

“Hitungannya 30 hari kerja, bukan hari kalender. Kalau laporan diterima tanggal 13 November, perkiraannya akan lewat dari tanggal 13 Desember. Namun, kami akan tetap mengupayakan secepatnya agar ada kepastian terhadap laporan ini,” ujarnya.

Terkait keberatan calon kepala desa (Cakades) Roslina nomor urut 3 mengenai surat suara yang dinilai rusak, tetapi diklaim seharusnya dinyatakan sah, Firman mengatakan, persoalan tersebut juga menjadi bagian dari materi yang akan dikaji.

Ia menjelaskan, mekanisme Pilkades memiliki ketentuan tersendiri dan berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penentuan suara sah dan tidak sah juga mengacu pada tata tertib yang disusun panitia desa.

Baca Juga :  Kepergok Potong Kabel, Pencuri di Koperasi Desa Merah Putih Teluk Bakau Bintan Tertangkap Tangan Warga!

“Aturan Pilkades berbeda dengan aturan Pilkada. Mekanisme yang berlaku di Pilkades juga sudah kami sampaikan jauh hari, termasuk tata tertib mengenai mana suara sah dan mana suara tidak sah. Tata tertib itu juga sudah diberikan kepada seluruh calon,” jelasnya.

Firman menambahkan, Perbup mengatur ketentuan mengenai suara sah, sedangkan tata tertib panitia memuat mekanisme lebih lanjut terkait penilaian suara sah dan tidak sah. Tata tertib tersebut menjadi bagian dari ketentuan penyelenggaraan Pilkades.

Ia juga menyebutkan, hingga Selasa (18/11/2026), belum ada pertemuan langsung dengan para calon kepala desa karena proses penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme yang menjadi kewenangan bupati. (dh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *