800 Lebih NIK Warga Bintan Terindikasi Judol, Dinsos Telusuri Penonaktifan PBI JK

Bintan – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan menemukan lebih dari 800 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang terindikasi terlibat judi online (judol) sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi salah satu hal yang akan ditelusuri di tengah penonaktifan 4000 lebih peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Bintan mulai 1 November 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan jumlah NIK yang terindikasi judol tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024. Saat itu, Dinsos Bintan mencatat sebanyak 72 NIK yang terindikasi terkait aktivitas judi online.

banner 728x90

Menurutnya, masyarakat yang terindikasi judol berpotensi tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial (bansos). Namun, temuan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Tetapi Kita akan telusuri lagi peserta PBI JK ini ada indikasi judol atau tidak. Karena di tahun 2024 ada 72 NIK yang terindikasi judol, sementara di tahun 2026 sudah 800 lebih indikasi judol. Nah, masyarakat yang terindikasi judol ini tidak berhak menerima bantuan sosial,” ujar Samsul di Awandari Resort, Selasa (18/11/2026).

Baca Juga :  LPKSM Mitra Konsumen Kepri Bidik Perlindungan Konsumen hingga Natuna dan Anambas

Ia menjelaskan, NIK yang terindikasi judol tidak selalu berarti pemilik identitas tersebut merupakan pelaku. Dalam sejumlah kasus, identitas kependudukan diduga dimanfaatkan orang lain, termasuk anggota keluarga, untuk melakukan aktivitas judi online.

Salah satu penyebabnya, kata Samsul, masyarakat terlalu mudah memberikan data identitas kepada pihak lain. Identitas tersebut kemudian berpotensi digunakan untuk menyamarkan kepemilikan harta atau kekayaan.

Kondisi itu dapat memengaruhi penilaian sistem terhadap status ekonomi seseorang. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru dapat dikategorikan berada dalam kelompok ekonomi lebih mampu.

Baca Juga :  UMRAH Kantongi KKPRL, Perairan Kampus Dompak Disiapkan Jadi Laboratorium Maritim

Selain persoalan penyalahgunaan identitas, data Kartu Keluarga (KK) yang tidak diperbarui juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Samsul mengatakan, sesuai ketentuan pemerintah pusat, penerima PBI JK diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Sementara warga yang berada pada desil 6 hingga 10 tidak termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan tersebut.

Terkait 4.444 peserta PBI JK yang dinonaktifkan, Dinsos Bintan menyatakan belum menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA).

Karena itu, pihaknya belum dapat menelusuri satu per satu penyebab penonaktifan peserta, termasuk memastikan apakah terdapat warga yang terdampak akibat indikasi penyalahgunaan NIK untuk aktivitas judol.

Baca Juga :  BP Kawasan Bintan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Siapkan Empat Program Sosial

“Dalam 4.444 tadi Dinsos belum menerima datanya secara BNBA (by name by address), sehingga kita tidak bisa menelusuri,” jelasnya.

Meski demikian, Samsul menyebut warga Bintan yang kepesertaan PBI JK-nya dinonaktifkan masih berpeluang mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10 dan merasa masih layak menerima bantuan, Samsul mempersilakan untuk mengajukan sanggahan melalui pembaruan data dan menjalani asesmen ulang.

Proses asesmen tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga bulan karena data yang diperbarui harus melalui pengolahan dan verifikasi kembali oleh sistem.

“Dengan pembaruan data tersebut, diharapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dinilai lebih akurat sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria,” tutup Samsul  (dh)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *