Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, resmi memaparkan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Kepri, Senin (30/3/2026). Hasilnya cukup impresif: potret pembangunan Kepri sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren performa yang sangat solid.
Di hadapan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan para anggota dewan di Balairung Raja Khalid Hitam, Gubernur Ansar menegaskan bahwa LKPJ ini bukan sekadar rutinitas konstitusi, melainkan cermin transparansi pengelolaan daerah.
Salah satu poin paling mencolok dalam laporan tersebut adalah efektivitas program pembangunan. Dari total 458 indikator kinerja yang diukur sepanjang tahun 2025, yaitu :
-
436 indikator (95,20%) berhasil masuk kategori Sangat Tinggi.
-
14 indikator (3,06%) berada di kategori Tinggi.
-
Sisanya berada di kategori sedang dan rendah.
“Capaian ini adalah buah dari sinergi antara eksekutif, legislatif, dan kerja keras seluruh perangkat daerah. Ini membuktikan bahwa kebijakan kita berjalan selaras dengan target pembangunan,” ujar Ansar Ahmad.
Tak hanya dari sisi program, kesehatan finansial Pemprov Kepri juga terjaga dengan baik. Didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ansar memaparkan realisasi APBD 2025 sebagai berikut:
-
Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp3,729 triliun (95,39%) dari target Rp3,910 triliun.
-
Belanja Daerah: Terealisasi Rp3,733 triliun (94,94%) dari anggaran Rp3,932 triliun.
-
Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan mencapai 100,01% dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,291 miliar.
Selain itu, pelaksanaan tugas pembantuan dari pusat—mencakup sektor pertanian, infrastruktur (PUPR), hingga transmigrasi—mampu mencapai realisasi anggaran hingga 92,46%.
Pijakan Menuju Kepri yang Lebih Maju
Menutup penyampaiannya, Gubernur Ansar memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kepri atas dukungan yang diberikan selama masa anggaran 2025. Ia berharap hasil evaluasi dari LKPJ ini menjadi modal penting untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat luas.
“LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai pijakan untuk menjadikan Kepulauan Riau semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Red)
