Tanjungpinang – Akseptasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan transparan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kepulauan Riau, Rony Widijarto, memaparkan pertumbuhan tersebut dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026) lalu.
Rony menjelaskan bahwa lonjakan ini terlihat dari peningkatan volume transaksi, nominal, hingga jumlah pengguna dan merchant yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
“Akseptasi QRIS menunjukkan tren pertumbuhan signifikan baik secara nasional maupun di Kepulauan Riau. Hal ini berkontribusi besar dalam meningkatkan transparansi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Rony.
Tantangan Indeks ETPD di Kepulauan Riau
Meski penggunaan QRIS meningkat, tantangan muncul pada indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Asisten Direktur BI Kepri, Husni Mapain, mengungkapkan adanya penurunan skor indeks di beberapa wilayah Kepri pada tahun 2025, khususnya pada aspek realisasi.
Penurunan ini disebabkan karena pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat belum maksimal, meskipun secara infrastruktur sebenarnya sudah memadai.
“Penilaian indeks ETPD dipengaruhi tiga aspek utama: implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Kami melihat infrastruktur sudah cukup baik, namun pemanfaatannya yang perlu kita optimalkan lagi,” jelas Husni.
Strategi Menuju Championship TP2DD se-Sumatera
Menghadapi penilaian Championship TP2DD se-Sumatera tahun 2025, BI Kepri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan. Fokus utama ke depan meliputi peningkatan literasi masyarakat serta optimalisasi transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Sesuai dengan skema penilaian, aspek output memiliki bobot terbesar yakni 50 persen, diikuti outcome 30 persen, dan proses 20 persen. Evaluasi heatmap TP2DD Kepri juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan HLM rutin serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan digitalisasi merata di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. (Red)
