Batam – Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diambil untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, khususnya pada sektor sumber daya manusia (SDM) seperti ketenagakerjaan dan pendidikan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama untuk membaca kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut mencakup pemetaan kondisi tenaga kerja hingga kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Batam secara presisi.
Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujarnya.
Li Claudia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan sebagai pijakan peningkatan pelayanan publik. Namun, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, seperti penduduk yang pindah tanpa memperbarui identitas, laporan kematian yang belum masuk, hingga mobilitas antarwilayah yang belum tercatat optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam kini mencapai 1.394.459 jiwa. Kendati demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar mencerminkan kondisi aktual.
Keseimbangan Pasar Kerja Li Claudia juga menyoroti komposisi tenaga kerja di Batam yang menunjukkan dinamika tinggi. “Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka lebar.
Perencanaan Jangka Panjang Menurut Wawako, penataan data berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang. Ia mencontohkan pembangunan fasilitas pendidikan dan ruang kelas yang harus disusun berdasarkan data kelahiran akurat agar selaras dengan proyeksi angkatan kerja di masa depan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Ia mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan serapan anggaran dapat tepat sasaran. “Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Li Claudia.
Sebagai langkah nyata ke depan, pemerintah akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur. Hal ini dilakukan melalui pemantauan ketat di pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang, guna memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Kota Batam. (Red)
