Bintan— Pemerintah Kabupaten Bintan resmi tancap gas mempersiapkan arah kebijakan fiskal untuk tahun anggaran mendatang. Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, Kamis (16/7/2026).
Penyampaian rancangan ini menjadi momentum krusial sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap rupiah APBD benar-benar mengalir untuk kemakmuran rakyat.
Penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak dilakukan sembarangan. Dokumen ini telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027 serta target makro daerah.
Tahun ini, Pemkab Bintan mengusung tema besar: “Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif.”
“Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah,” ungkap Bupati Roby Kurniawan dalam pidatonya.
Ada empat pilar pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan:
-
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
-
Akselerasi produktivitas ekonomi lokal.
-
Perwujudan lingkungan hidup yang lestari.
-
Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital.
Postur Anggaran Bintan TA 2027
Bupati Roby memaparkan secara transparan estimasi kekuatan fiskal Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2027:
| Sektor Anggaran | Proyeksi Nilai |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp368,4 Miliar |
| Pendapatan Transfer | Rp624,3 Miliar |
| Total Pendapatan Daerah | Rp992,8 Miliar |
| Belanja Daerah | Rp1,017 Triliun |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp24,8 Miliar |
Belanja Daerah: UMKM, Stunting, dan Kemiskinan Jadi Prioritas
Dengan anggaran belanja daerah yang diproyeksikan menyentuh angka Rp1,017 Triliun, Pemkab Bintan memastikan alokasi dana akan diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan perlindungan sosial masyarakat.
Beberapa program prioritas yang akan dikawal ketat meliputi:
-
Sektor Sosial & Kesehatan: Percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan perempuan dan anak.
-
Sektor Ekonomi & Pariwisata: Stimulus bagi UMKM dan ekonomi kreatif, penguatan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, serta pengendalian inflasi daerah.
-
Infrastruktur & Lingkungan: Penguatan infrastruktur penunjang ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Komitmen DPRD Mengawal Hak Rakyat
Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, menyambut baik langkah awal penyampaian KUA-PPAS TA 2027 ini. Ia memastikan bahwa seluruh fraksi di legislatif akan mengkaji usulan ini secara cermat dan objektif.
“Kami di DPRD Kabupaten Bintan berkomitmen untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 ini dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. APBD yang nantinya disepakati harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tegas Fiven. (Red)
