Tanjungpinang — Penguatan tata kelola penanggulangan bencana menghadapi tantangan perubahan iklim membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Bintan, Ary Satia Dharma, mendorong penerapan pendekatan pentahelix sebagai strategi memperkuat ketangguhan masyarakat dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Ary saat menjadi salah satu narasumber dalam Webinar Nasional bertajuk “Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Era Perubahan Iklim: Penguatan ASN Melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Pengurangan Risiko Bencana” yang digelar secara daring oleh Ruang Ide Nusantara (RIN), Kamis (20/8/2026).
Webinar tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Peserta berasal dari berbagai unsur, di antaranya ASN, TNI, Polri, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Forum nasional tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki pengalaman dan perspektif di bidang penanggulangan bencana, meteorologi, dan pengurangan risiko bencana.
Ketiganya yakni Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, S.Sos., Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Ahmad Kosasih, S.T., M.Sc., serta Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Bintan, Ary Satia Dharma, S.Sos., M.Si.
Dalam paparannya, Ary membawakan dua materi utama, yakni “Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pentahelix” dan “Inovasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Penguatan Kapasitas ASN.”
Ary menilai penanggulangan bencana tidak lagi dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kompleksitas risiko bencana yang semakin dipengaruhi perubahan iklim membutuhkan keterlibatan berbagai unsur secara terintegrasi.
Menurutnya, pendekatan pentahelix dapat menjadi salah satu kerangka penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat atau komunitas, serta media memiliki peran yang saling melengkapi dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga proses pemulihan, seluruh unsur tersebut perlu terlibat sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.
“Pengurangan risiko bencana harus menjadi agenda bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan orkestrasi lintas sektor agar setiap potensi, pengetahuan, sumber daya, dan inovasi dapat dikonversi menjadi kapasitas ketangguhan masyarakat,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Ary dalam sesi pemaparannya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi kapasitas ASN di tengah perubahan risiko bencana. ASN, kata dia, tidak cukup hanya menguasai kemampuan administratif dan teknokratis, tetapi juga harus mampu beradaptasi, berkolaborasi, berinovasi, membaca risiko, serta membangun pembelajaran kelembagaan.
Karena itu, inovasi tata kelola penanggulangan bencana perlu diarahkan pada perubahan pola kerja birokrasi. ASN didorong membangun jejaring kolaborasi, memanfaatkan teknologi dan pengetahuan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengambil keputusan berdasarkan risiko dan informasi yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Kehadiran Ramlah memperkuat pembahasan terkait kesiapsiagaan, mitigasi, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Perspektif meteorologi disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Ahmad Kosasih. Ia memberikan penguatan mengenai pentingnya informasi meteorologi dan kondisi cuaca dalam mendukung kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana.
Kolaborasi ketiga narasumber tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterhubungan antara informasi risiko, kapasitas kelembagaan, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.
Antusiasme peserta juga terlihat sepanjang sesi diskusi. Peserta dari berbagai wilayah Indonesia aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi persoalan terkait penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 1.000 orang, webinar tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai tantangan kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membahas kebutuhan terhadap penguatan kapasitas ASN, kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan, serta pemanfaatan informasi dalam menghadapi risiko bencana.
Webinar nasional tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak semestinya hanya berorientasi pada respons setelah bencana terjadi. Pengurangan risiko perlu menjadi bagian integral dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Bagi Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan, pendekatan adaptif dan kolaboratif menjadi semakin penting. Penguatan jejaring pentahelix, kapasitas ASN, sistem informasi kebencanaan, serta keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian strategis dalam membangun ketangguhan daerah.
Keterlibatan Ramlah, Ahmad Kosasih, dan Ary Satia Dharma dalam webinar nasional tersebut juga menunjukkan kontribusi Bintan dan Tanjungpinang dalam memperkaya diskursus penanggulangan bencana di tingkat nasional.
Pada akhirnya, forum tersebut mendorong pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang reaktif menuju preventif, kolaboratif, dan adaptif. Penguatan kapasitas ASN, inovasi tata kelola, kolaborasi pentahelix, dan pengurangan risiko bencana menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.
Antusiasme lebih dari 1.000 peserta dari Aceh hingga Papua juga menunjukkan bahwa upaya membangun masyarakat tangguh bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab satu daerah atau satu institusi, melainkan agenda bersama seluruh Indonesia. (Tim)
