Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, tetapi paradoksnya masih terus berlangsung: laut yang begitu luas belum sepenuhnya menjadi pusat inovasi nasional. Selama ini, pembangunan maritim lebih sering terjebak dalam logika eksploitasi sumber daya daripada pembangunan berbasis pengetahuan. Laut diperlakukan sebagai objek ekstraksi, bukan sebagai ruang penciptaan nilai, inovasi, dan masa depan peradaban bangsa.
Paradoks Ekonomi Ekspektatif vs Nalar Baru Kemaritiman
Dalam artikel opini berjudul: Melayari Nalar Baru Inovasi Kemaritiman Indonesia (Media Indonesia, 2 Mei 2026), Prof. Agung Dhamar Syakti mengajukan kritik yang sangat mendasar. Indonesia, menurutnya, harus berhenti sekadar “mengambil dari laut” dan mulai “berpikir bersama laut.” Laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi pusat peradaban, ruang inovasi, dan fondasi strategis ketahanan nasional. Gagasan ini mendorong transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju blue economy, dari pendidikan sektoral menuju blue education, dari nelayan tradisional menuju marine sociopreneur, serta dari tata kelola administratif menuju science-based ocean governance.
Gagasan ini tentunya sangat menggugah karena terlihat sangat visioner. Namun sejarah kebijakan publik Indonesia menunjukkan bahwa banyak gagasan besar berhenti sebagai dokumen perencanaan, seminar akademik, atau jargon kebijakan, karena tidak memiliki arsitektur kelembagaan yang mampu menghubungkan pengetahuan, aktor, sumber daya, dan keputusan secara terpadu. Di sinilah problem utama pembangunan maritim Indonesia sesungguhnya berada: bukan pada lemahnya ide, tetapi pada kegagalan tata kelola kolaboratif, yaitu proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara setara untuk mencapai tujuan public. (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks maritim Indonesia, kegagalan sering terjadi karena institusi bekerja dalam silo sektoral, bukan dalam orkestrasi ekosistem.
Tantangan Tata Kelola: Minim Orkestrasi di Balik Potensi Besar
Data menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kelautan terhadap produk domestik bruto nasional masih jauh dari potensi riilnya. Sementara itu, belanja riset dan pengembangan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maritim maju seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Norwegia. Infrastruktur riset kelautan—kapal riset, laboratorium oseanografi, pusat data laut, dan sistem pengamatan wilayah pesisir—juga masih terbatas. Akibatnya, kebijakan maritim sering berjalan tanpa basis pengetahuan yang kuat. Laporan World Bank dan OECD tentang blue economy governance menegaskan bahwa negara maritim yang berhasil selalu ditopang oleh investasi pengetahuan dan tata kelola lintas sektor yang kuat.
Di sisi lain, tata kelola kelautan Indonesia masih sangat terfragmentasi. Banyak kementerian, banyak program, banyak proyek, tetapi minim orkestrasi. Tumpang tindih kewenangan, lemahnya hilirisasi riset, rendahnya konektivitas antara kampus dan industri, serta terbatasnya integrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pesisir membuat potensi maritim sulit berubah menjadi dampak nyata. Laut kita besar, tetapi koordinasi kita masih kecil.
Mengenal Kerangka Kerja CGII sebagai Arsitektur Transformasi
Karena itu, dibutuhkan sebuah arsitektur tata kelola yang mampu mengoptimalkan networking menjadi kolaborasi, menggerakkan kolaborasi menjadi pengetahuan, mengubah pengetahuan menjadi nilai, dan nilai menjadi dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks inilah saya mengusung Collaborative Governance for Impactful Innovation (CGII) Framework sebagai Arsitektur Transformasi Maritime Indonesia. , sebuah kerangka kerja dengan serangkaian mesin strategis: networking, collaboration, co-creation, knowledge creation, dan value creation, menuju market acceptance.
Dalam upaya membangun Networking, membuat stakeholder mapping merupakan hal yang sangat strategis. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, komunitas pesisir, investor, NGO, BUMDes, media massa, hingga mitra internasional memiliki posisi yang berbeda dalam menentukan keberhasilan transformasi. Pemetaan ini untuk mengidentifikasi aktor mana yang memiliki power dan interest paling tinggi dan paling rendah terhadap perubahan. Dengan demikian dapat disusun strategi marketing dan komunikasi yang efektif kepada setiap stakeholder.
Dari Co-Creation Menuju Value Creation dan Market Acceptance
Setelah Networking terbangun, maka selanjutnya Kolaborasi harus mampu mengoptimalkan koneksi menjadi aksi bersama, kesepakatan tujuan, investasi bersama, dan tanggung jawab kolektif, atau yang biasa disebut dengan istilah Co-Creation ( C. K. Prahalad dan Venkat Ramaswamy). Nelayan, pembudidaya, komunitas pesisir, dan pelaku usaha harus menjadi subjek inovasi, bukan objek kebijakan. Kebijakan yang dirancang bersama akan melahirkan rasa memiliki dan legitimasi sosial yang lebih kuat.
Selanjutnya kolaborasi dan co-creation diarahkan untuk membangun Knowledge Creation, serta memastikan bahwa inovasi lahir dari proses pembelajaran berkelanjutan. Pengetahuan ilmiah, kearifan lokal, pengalaman masyarakat pesisir, dan riset kampus harus bertemu dalam ruang penciptaan pengetahuan bersama. (Nonaka & Takeuchi, 1995)
Selanjutnya Value creation perlu dilakukan guna mengkonversi pengetahuan menjadi manfaat nyata. Mikroba laut menjadi produk farmasi, rumput laut menjadi pangan fungsional, ekowisata pesisir menjadi sumber kesejahteraan lokal. Riset tidak boleh berhenti di laboratorium. Dalam perspektif Michael Porter, keunggulan kompetitif lahir ketika pengetahuan berhasil ditransformasikan menjadi nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, atau dengan kata lain terwujudnya Market Acceptance, karena inovasi hanya bernilai ketika berhasil hidup dalam ekosistem pengguna, pasar, dan institusi pendukung. (Henry Chesbrough)
Implementasi Hypertext Organization dan Legitimasi Sosial
Untuk menopang seluruh proses ini, CGII membutuhkan desain organisasi yang tepat. Oleh karenanya konsep Hypertext Organization (Nonaka & Takeuchi, 1995) menjadi sangat penting dalam framework ini, karena inovasi akan lahir dari struktur organisasi yang mengkombinasikan struktur birokratis dan struktur organis, ditambah lapisan pengetahuan (knowledge base layer), yaitu memori institusional untuk praktik baik. Kegagalan organisasi publik kita membangun inovasi berdampak sering terjadi karena tiga lapisan struktur organisasi ini berjalan sendiri-sendiri.
Elinor Ostrom telah lama mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama seperti laut tidak dapat berhasil melalui pendekatan komando tunggal. Ia membutuhkan tata kelola kolaboratif berbasis kepercayaan, aturan bersama, dan legitimasi sosial, inilah esensi CGII framework.
Penutup: Membumikan Nalar Inovasi Kemaritiman
Nalar baru inovasi kemaritiman telah diajukan, tugas berikutnya adalah membumikan nalar itu dalam institusi, tata kelola, dan tindakan nyata. Jika tidak, blue economy hanya akan menjadi retorika baru dalam bahasa lama birokrasi.
Di situlah CGII framework menemukan relevansi historisnya: bukan sekadar model manajemen sektor publik, tetapi jembatan antara visi maritim dan masa depan kemakmuran bangsa.
Tentang Penulis
Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Ary Satya Darma, S.Sos, M.Si. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAPKK) di UMRAH. Pandangan dan analisis yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak selalu mencerminkan sikap atau kebijakan resmi redaksi.
