Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Kepala KPP Pratama Bintan, Arnaldo Purba, di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Bintan, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi perpajakan untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan potensi penerimaan serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam audiensi itu, Roby didampingi Kepala Bapperida, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bintan.
Roby mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi perpajakan diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal serta menunjang pelaksanaan program pembangunan.
“Koordinasi dan sinergi seperti ini sangat penting untuk terus kita perkuat. Kami berharap melalui komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan KPP Pratama Bintan, potensi penerimaan dapat dioptimalkan dan kepatuhan perpajakan semakin meningkat,” ujar Roby.
Menurutnya, pengelolaan potensi penerimaan membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen bersama, serta pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, koordinasi antarlembaga diharapkan dapat membantu mengoptimalkan potensi yang tersedia.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bintan, Arnaldo Purba, menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Bintan dan KPP Pratama Bintan berharap koordinasi antarlembaga semakin efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan, memperkuat tata kelola keuangan, dan menunjang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Red)
