Tanjungpinang – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penyiapan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun Anggaran 2027.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disertai penandatanganan kontrak kerja di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Kolaborasi ini mencakup dukungan penelitian, penguatan data perikanan tangkap, serta pendampingan dalam penyiapan calon lokasi KNMP. Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan hasil riset perguruan tinggi.
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) UMRAH, Dr. Dony Apdillah, S.Pi., M.Si., mengatakan kerja sama tersebut menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk menerapkan hasil penelitian dalam mendukung kebijakan sektor perikanan.
“PKS ini menjadi ruang strategis bagi UMRAH untuk mengimplementasikan keilmuan dan hasil riset dalam mendukung kebijakan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya, dilansir dari laman resmi UMRAH, Senin (26/10/2026).
Perkuat Data Perikanan Tangkap
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas data perikanan, mendukung implementasi PIT, serta memastikan persiapan KNMP berjalan secara terencana.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk memperkuat kualitas data, mendukung implementasi PIT, dan memastikan penyiapan KNMP dilakukan secara terencana serta berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam program PIT, ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara terencana.
Sementara itu, penyiapan calon lokasi KNMP membutuhkan informasi mengenai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat pesisir. Keterlibatan UMRAH diharapkan dapat membantu proses tersebut melalui dukungan penelitian, keilmuan, dan pendampingan.
Kerja sama ini juga mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
UMRAH Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan
Rektor UMRAH, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan KKP mempertegas komitmen universitas dalam mendukung pembangunan maritim nasional.
“Kerja sama ini mempertegas komitmen UMRAH untuk menghadirkan kontribusi akademik yang berdampak nyata bagi pembangunan maritim dan ekonomi biru guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada bidang kemaritiman, UMRAH diharapkan dapat menghubungkan kegiatan akademik dan penelitian dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Bagi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi maritim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, dan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya laut.
Libatkan 86 Fakultas dan Program Studi
Rangkaian kegiatan kerja sama tersebut juga direncanakan mencakup peluncuran buku berjudul Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia: Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Mendukung Ekonomi Biru.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai provinsi di Indonesia serta 86 fakultas dan program studi di bidang perikanan dan kelautan.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi nasional dalam pengembangan riset, penguatan tata kelola perikanan, dan penerapan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Melalui kerja sama dengan KKP, UMRAH diharapkan dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan maritim, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Red)
