UMP Kepri 2027 Resmi Naik 9,02 Persen, Ini Besaran dan Rincian UMSP

Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.229.356. Besaran tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya sebesar Rp3.879.520.

Penetapan UMP Kepri 2027 dilakukan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melalui Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

banner 728x90

Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.902.096.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Pembahasan tersebut mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan di wilayah Kepulauan Riau.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.

Baca Juga :  Imigrasi Tanjung Uban Gandeng RT/RW Perkuat Pengawasan WNA di Tanjung Uban Selatan

Serikat Pekerja dan Pengusaha Sepakati Indeks Alfa 0,75

Sebelum ditetapkan gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri terlebih dahulu menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam. Rapat tersebut membahas rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri untuk tahun 2027.

Proses pembahasan berlangsung cukup alot dan sempat beberapa kali diskors karena terdapat perbedaan usulan dari unsur serikat pekerja dan pengusaha.

Dalam pembahasan tersebut, unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan penggunaan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan itu mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5.977.587.

Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.

Setelah melalui pembahasan serta mendengarkan masukan dari unsur pemerintah dan akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya mencapai kesepakatan menggunakan indeks alfa sebesar 0,75.

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri 2027 untuk disampaikan kepada Gubernur Kepri agar ditetapkan.

Baca Juga :  Terbaik di Indonesia! BPR Bintan Raih Bintang 4 dalam Ajang TOP BUMD Awards 2026

Diky menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa yang sebelumnya berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0. Meski demikian, perhitungan upah minimum 2027 tetap menggunakan formula sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Selain itu, Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.

UMSP Kepri 2027 Berlaku untuk 13 Sektor

Selain menetapkan UMP, Pemprov Kepri juga menetapkan UMSP 2027 untuk 13 sektor. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan tahun 2026 yang mencakup 11 sektor.

Ketiga belas sektor yang ditetapkan menerima UMSP sebesar Rp4.253.968 tersebut meliputi:

  1. Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.
  2. Industri kimia dasar anorganik gas industri.
  3. Industri kimia dasar anorganik pigmen.
  4. Industri kimia dasar anorganik lainnya.
  5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
  6. Industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung.
  7. Industri peralatan dan perlengkapan kapal.
  8. Reparasi kapal dan bangunan terapung.
  9. Pertambangan minyak bumi.
  10. Pertambangan gas alam cair.
  11. Pengusahaan tenaga panas bumi.
  12. Industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat, termasuk fabrikasi jacket/rig.
  13. Pembangkitan tenaga listrik.
Baca Juga :  Pendapatan dan Belanja Kepri Naik, Pemprov-DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026

Seluruh sektor tersebut ditetapkan dengan besaran UMSP Rp4.253.968 untuk tahun 2027.

Diky menambahkan, keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja dalam melaksanakan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemprov Kepri juga mengharapkan seluruh pihak dapat memperhatikan, menghormati, serta mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *