Pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip dari https://presidenri.go.id, 5 Mei 2026, terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sebesar 5,61 persen tentu menjadi kabar yang patut diapresiasi. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi dunia yang terus meningkat, kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih relatif kuat. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat satu pertanyaan strategis yang perlu mulai dipikirkan secara lebih serius: apakah Indonesia telah memiliki ketahanan ekonomi yang cukup adaptif untuk menghadapi tekanan global jangka panjang?
Refleksi Pertumbuhan Ekonomi dan Bayang-Bayang Krisis Masa Lalu
Sejarah ekonomi Indonesia sebenarnya telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya resilience atau ketahanan ekonomi. Pada akhir era Orde Baru, Indonesia sempat dipandang sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling menjanjikan di Asia. Stabilitas makroekonomi relatif terjaga, pembangunan infrastruktur berkembang pesat, dan optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional sangat tinggi.
Namun Krisis Finansial Asia 1997 memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Ketika tekanan eksternal meningkat dan arus modal global berubah secara drastis, sistem ekonomi Indonesia mengalami guncangan yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya tampak kuat ternyata belum ditopang oleh ketahanan struktural dan kapasitas adaptif yang memadai.
Urgensi Pergeseran Paradigma: Dari Terestrial ke Maritim
Pelajaran penting dari krisis tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan resilience. Ekonomi dapat tumbuh tinggi dalam kondisi normal, tetapi tetap rentan mengalami kontraksi tajam ketika menghadapi tekanan global yang ekstrem.
Kondisi global hari ini memperlihatkan pola yang memiliki kemiripan tertentu. Dunia kembali memasuki fase ketidakpastian yang sulit diprediksi. Risiko geopolitik meningkat. Persaingan ekonomi global semakin keras. Gangguan rantai pasok dapat terjadi sewaktu-waktu. Krisis pangan dan energi menjadi ancaman nyata bagi banyak negara.
Dalam konteks seperti ini, Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Indonesia membutuhkan fondasi ketahanan ekonomi yang lebih adaptif, terutama sebagai negara maritim, yaitu kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan menjaga stabilitas pembangunan di tengah perubahan global yang bergerak sangat cepat.
Paradoks Ekonomi Laut Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Menghadapi tantangan dan risiko tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki satu kekuatan strategis yang selama ini belum sepenuhnya menjadi fondasi utama pembangunan nasional, yakni ekonomi maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Laut Indonesia bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang ekonomi, ruang pangan, ruang logistik, dan ruang masa depan bangsa.
Namun selama beberapa dekade, pembangunan ekonomi Indonesia cenderung lebih berorientasi terestrial. Pusat pertumbuhan ekonomi nasional lebih banyak bertumpu pada kawasan daratan, industrialisasi perkotaan, dan pembangunan berbasis kontinental. Sementara itu, potensi ekonomi maritim sering kali diposisikan sebagai sektor pelengkap, bukan sebagai fondasi strategis ketahanan ekonomi nasional.
Padahal potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memperkirakan potensi ekonomi maritim Indonesia dapat mencapai lebih dari US$1,3 triliun per tahun melalui sektor perikanan, budidaya laut, rumput laut, logistik maritim, energi laut, bioteknologi kelautan, hingga pariwisata bahari. Namun kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB nasional hingga kini masih berada pada kisaran sekitar 7–8 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks besar pembangunan Indonesia: negara dengan salah satu potensi maritim terbesar di dunia, tetapi belum sepenuhnya menjadikan laut sebagai fondasi utama ketahanan ekonominya.
Membangun Adaptive Economic Maritime Resilience
Oleh karenanya dalam situasi global yang semakin tidak stabil, pembangunan ekonomi maritim tidak lagi sekadar pilihan sektoral, tetapi mulai menjadi kebutuhan strategis nasional. Karena negara yang mampu mengoptimalkan potensinya cenderung memiliki kapasitas lebih baik dalam menjaga rantai pasok, memperkuat ketahanan pangan, menopang konektivitas wilayah, dan menciptakan diversifikasi ekonomi ketika tekanan global meningkat. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahkan menempatkan ekonomi laut sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masa depan dunia, terutama bagi negara-negara maritim berkembang.
Dengan demikian, Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari berbasis terestrial menuju adaptive economic maritime resilience, yaitu kemampuan sistem ekonomi maritim untuk bertahan, beradaptasi, dan terus berkembang di tengah ketidakpastian global. Ketahanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan stabilitas ekonomi makro, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat pesisir, logistik laut, pangan berbasis sumber daya maritim, dan kapasitas ekonomi lokal dalam menghadapi tekanan eksternal.
Mari-Sociopreneurship: Mengubah Masyarakat Pesisir Menjadi Aktor Utama
Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi sangat penting. Selama ini masyarakat pesisir sering dipandang hanya sebagai kelompok penerima program pembangunan, padahal mereka sesungguhnya dapat menjadi aktor utama ketahanan ekonomi maritim nasional. Jika diberdayakan melalui inovasi, akses pasar, teknologi, dan penguatan kapasitas usaha lokal, masyarakat pesisir dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis komunitas.
Di sinilah konsep maritime socioentrepreneurship (mari-sociopreneurship) menjadi relevan untuk dikembangkan. Konsep ini menempatkan kewirausahaan sosial berbasis potensi maritim sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Tujuannya bukan hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas, membuka lapangan kerja lokal, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan membangun resilience ekonomi dari bawah. Dalam perspektif ini, masyarakat pesisir bukan lagi objek pembangunan, tetapi bagian penting dari fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Sinergi Koperasi Merah Putih dan Ketahanan Pangan Nasional
Konsep mari-sociopreneurship tersebut juga memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai agenda strategis nasional yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan pembangunan berbasis komunitas. Pengembangan kewirausahaan sosial maritim berbasis masyarakat pesisir berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan resilien.
Dalam konteks penguatan ekonomi komunitas, model mari-sociopreneurship dapat diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan ekonomi kolektif melalui program Koperasi Merah Putih, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Dalam perspektif ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai platform adaptive community resilience yang mampu memperkuat rantai pasok pangan laut, hilirisasi produk maritim, akses pembiayaan usaha pesisir, hingga pengembangan industri berbasis sumber daya laut. Integrasi tersebut penting agar pembangunan ekonomi maritim tidak berjalan secara parsial, melainkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, mari-sociopreneurship juga memiliki keterkaitan strategis dengan agenda ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan produksi serta distribusi pangan berbasis sumber daya maritim. Indonesia memiliki potensi protein laut yang sangat besar, namun hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pangan nasional secara optimal. Melalui penguatan usaha sosial maritim, koperasi pesisir, UMKM pengolahan hasil laut, serta inovasi pangan berbasis rumput laut dan perikanan, masyarakat pesisir berpotensi menjadi bagian penting dalam mendukung rantai pasok pangan bergizi nasional. Dengan demikian, pembangunan ekonomi maritim tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
Belajar dari Global: Menjadikan Laut sebagai Pusat Strategi Masa Depan
Beberapa negara maritim menunjukkan bahwa penguatan ekonomi komunitas pesisir dapat menjadi fondasi penting ketahanan nasional. Jepang misalnya membangun banyak wilayah pesisir melalui sistem koperasi perikanan dan inovasi ekonomi lokal yang memperkuat resilience komunitas maritim. Sementara Norwegia berhasil mengembangkan ekonomi pesisir berbasis inovasi, teknologi, dan kewirausahaan maritim yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Menarik pelajaran dari kedua negara tersebut, maka ekonomi maritim jangan lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran pembangunan, tetapi harus ditempatkan sebagai pusat strategi ketahanan ekonomi masa depan.
Pergeseran paradigma ini penting agar pembangunan maritim tidak lagi berjalan secara parsial dan sektoral, melainkan menjadi bagian utama dari arah transformasi ekonomi nasional. Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi bagaimana memastikan seluruh potensi sumberdayai maritim nasional dapat dimobilisasi secara optimal, agar kita memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan global yang semakin tidak pasti. Dalam konteks itulah, pembangunan ketahanan ekonomi maritim berbasis masyarakat pesisir menjadi agenda strategis yang tidak lagi dapat ditunda. (*)
Tentang Penulis:
Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Ary Satya Darma, S.Sos, M.Si. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) di UMRAH. Pandangan dan analisis yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak selalu mencerminkan sikap atau kebijakan resmi redaksi.
