Lebih dari 4.000 Warga Bintan Dinonaktifkan dari PBI JK

Bintan – Sebanyak 4.444 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Bintan dinonaktifkan mulai 1 November 2026. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan membuka peluang pembiayaan bagi warga terdampak yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Retno Riswati, membenarkan adanya penonaktifan ribuan peserta PBI JK tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Kamis, (19/11/2026).

banner 728x90

Ia menjelaskan, penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 226/HUK/2026 yang berlaku secara nasional.

“Terkait penonaktifan peserta PBI JK per 1 November 2026 sesuai dengan SK Kemensos Nomor 226/HUK/2026 yang berlaku seluruh Indonesia, peserta BPJS JK Bintan dinonaktifkan sebanyak 4.444 jiwa,” kata Retno.

Baca Juga :  Tinjau Lahan di Bintan Buyu, Satker PPS Kepri Minta Pemkab Bintan Komit Lakukan Land Clearing

Saat ditanya apakah peserta yang dinonaktifkan merupakan warga yang masuk kategori desil 6 ke atas, Retno menyebut informasi tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada BPJS Kesehatan.

“Informasinya begitu, terkait dengan data tersebut baiknya ditanyakan ke BPJS,” ujarnya.

Ia juga mengarahkan agar pertanyaan mengenai penyebab penonaktifan peserta dikonfirmasi langsung kepada BPJS Kesehatan.

Meski demikian, Retno memastikan pemerintah daerah memiliki mekanisme pembiayaan bagi peserta yang dinonaktifkan apabila membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, peserta yang memiliki akun Mobile JKN akan menerima notifikasi terkait perubahan status kepesertaan. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), peserta dapat meminta surat keterangan untuk selanjutnya mengurus reaktivasi kepesertaan.

Baca Juga :  63.540 Warga Bintan Sudah Ikuti Cek Kesehatan Gratis hingga Agustus

“Untuk peserta yang dinonaktifkan bila memiliki akun Mobile JKN akan mendapat notifikasi dan bila membutuhkan layanan kesehatan di FKTP maka akan dikeluarkan surat keterangan untuk kemudian bisa mengurus reaktivasi peserta dengan pembiayaan dari Pemkab Bintan,” jelasnya.

Retno menambahkan, pembiayaan tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bintan.

Terkait kemungkinan pembiayaan apabila peserta membutuhkan pelayanan hingga rumah sakit rujukan, Retno menjelaskan bahwa proses yang dimaksud merupakan reaktivasi kepesertaan BPJS sehingga peserta dapat kembali memperoleh pelayanan, baik di FKTP maupun rumah sakit tingkat lanjut apabila dibutuhkan.

Baca Juga :  Warga Bintan Harus Bersabar! Pembangunan Sekolah Rakyat Terganjal Dua Dokumen Ini

“Pembiayaan dengan ketentuan sesuai Perbup bisa dibayarkan Pemkab Bintan,” katanya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah kepesertaan PBI JK masih aktif atau termasuk dalam daftar peserta yang dinonaktifkan, Retno menyarankan untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi Mobile JKN. (dh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *