Lingga – Kabar keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sempat memicu kegelisahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi isu yang berkembang luas tersebut, Wakil Bupati Lingga, Novrizal, memberikan kepastian tegas bahwa hak para pegawai tetap akan dipenuhi.
Wabup Novrizal menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Saat ini, Bupati bersama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menyusun langkah konkret untuk segera merealisasikan pembayaran tersebut.
“THR adalah hak yang tidak bisa ditawar dan wajib dibayarkan. Kami sedang bekerja keras memastikan hak ASN segera terealisasi,” tegas Novrizal di hadapan para ASN, Rabu (8/4/2026).
Keterlambatan ini diakui terjadi akibat kondisi fiskal daerah yang cukup terbatas. Mengingat pembayaran THR berada di luar skema Dana Alokasi Umum (DAU), ruang anggaran Pemkab Lingga menjadi semakin sempit. Namun, Novrizal menjamin hal tersebut bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban pemerintah.
Pemkab Lingga menetapkan target bahwa proses penyaluran THR akan mulai dilakukan pada minggu kedua hingga minggu ketiga April 2026. Selain THR, pemerintah juga memberikan kepastian bahwa pembayaran Gaji ke-13 nantinya tidak akan mengalami kendala serupa.
Komitmen Terhadap Tenaga PPPK
Di tengah tekanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, banyak daerah mulai mewacanakan pengurangan tenaga PPPK. Namun, Kabupaten Lingga mengambil langkah yang berbeda.
Novrizal menyatakan bahwa Pemkab Lingga tidak akan terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebagai gantinya, efisiensi akan dilakukan melalui penguatan evaluasi kinerja dan peningkatan disiplin pegawai.
“Kita tidak ingin mengambil langkah ekstrem seperti daerah lain. Fokus kita adalah efisiensi anggaran melalui peningkatan disiplin dan produktivitas kerja ASN,” tambahnya.
Kebijakan ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kemandirian daerah. Dengan ketergantungan pada dana pusat yang semakin dibatasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama Pemkab Lingga untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan ASN ke depannya. (Adhe Bakong)
