Tanjungpinang — Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan meningkat Rp82,18 miliar dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kenaikan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kepri 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kepri di Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,312 triliun pada APBD murni menjadi Rp3,394 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp82,188 miliar.
Nyanyang menjelaskan, penyusunan perubahan APBD mempertimbangkan realisasi anggaran semester pertama serta proyeksi hingga akhir 2026.
Sejumlah faktor turut menjadi dasar perubahan anggaran, di antaranya penyesuaian target pendapatan, perubahan penjabaran APBD, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Belanja yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3,544 triliun naik menjadi Rp3,625 triliun atau bertambah sekitar Rp81,309 miliar.
Perubahan anggaran tersebut juga diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan daerah, termasuk penyelesaian utang belanja atau tunda bayar tahun anggaran 2025, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, penanganan kerusakan jalan, rehabilitasi pelabuhan, serta pemberian insentif penugasan bagi guru non-ASN.
Pemprov Kepri juga mengalokasikan bantuan dari pemerintah pusat sebagai apresiasi atas capaian dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
Sementara itu, pembiayaan neto dalam rancangan Perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp230,675 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp878,42 juta dibandingkan APBD murni yang mencapai Rp231,554 miliar.
Nyanyang berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD Kepri dapat berjalan lancar sehingga penetapan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.
Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan antara Pemprov Kepri dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kepri Tahun Anggaran 2026. (Red)
